Sri Mulyani membungkukkan badan saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Sri Mulyani terpilih sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet itu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/app/Spt.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mencarikan lokasi barang milik negara (BMN) yang bisa dioptimalkan untuk menjadi kantor kementerian/lembaga (K/L) baru di pemerintahan Prabowo Subianto.
“Penggunaan kantor BMN akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi. Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis.
Dalam arahannya, Menkeu juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.
Dia juga meminta agar K/L segera menunjuk pejabat atau pelaksana tugas baru, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otoritas di bidang penggunaan sumber daya internal K/L.
Pada Rabu (23/10), Kemenkeu melaksanakan Rapat Koordinasi Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025 serta Penataan BMN K/L.
Rapat koordinasi itu dihadiri oleh Menkeu, Direktur Jenderal Anggaran (DJA), Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), serta 84 sekretaris jenderal/sekretaris utama/sekretaris K/L dan kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran K/L yang mewakili.
Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai bentuk gerak cepat penyelarasan program dan kegiatan K/L, penyesuaian DIPA untuk pelaksanaan anggaran, serta penataan kembali status BMN dalam rangka penyesuaian kebijakan pemerintahan yang baru sesuai dengan Kabinet Merah Putih.
Sri Mulyani menekankan rapat koordinasi itu bersifat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi, dan juga berbagai ide baru bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas, dan tetap akuntabel dengan sumber daya anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada.