Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut asupan protein masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara di ASEAN lainnya, meskipun Indonesia dilimpahi produk perikanan yang beragam. Untuk itu, program makan bergizi gratis yang diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto dinilai berpotensi meningkatkan konsumsi dan penyerapan dari produk perikanan di dalam negeri.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistyo mengungkapkan asupan protein masyarakat Indonesia saat ini masih di level 62 gram per kapita per hari. Sementara jika dibandingkan dengan asupan protein masyarakat Vietnam, sudah mendekati 94,3 gram per kapita per hari. Sedangkan negara maju, saat ini konsumsi proteinnya sudah mencapai 100 gram per kapita per hari.
“Kondisi saat ini, asupan protein masyarakat Indonesia adalah 62 gram per kapita per hari. Ternyata setelah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN kita masih rendah. Vietnam sudah mendekati 94,3 gram per kapita per hari, negara maju 100 gram per kapita per hari,” kata Budi saat ditemui di Media Center KKP, Jakarta, Senin (2/9/2024).
Sebagaimana diketahui, tujuan dari program makan bergizi gratis Prabowo ialah untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya para pelajar. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mendorong penggunaan produk hasil kelautan dan perikanan yang kaya akan protein dalam program makan bergizi gratis.
Selain dapat meningkatkan asupan protein masyarakat, lanjut dia, program makan bergizi gratis juga berpotensi besar pada angka penyerapan produk perikanan di dalam negeri. Dengan meningkatnya penyerapan produk perikanan dalam negeri, katanya, akan memberikan dampak juga kepada perekonomian para pelaku usaha terkait.
“Sementara konsumsi protein kita rendah, ikan juga kita pasarkan ke dalam negeri untuk jadi bahan asupan masyarakat, untuk mewujudkan generasi Emas Indonesia. Seharusnya kita lakukan penyerapan (produk ikan dan laut lainnya) bersama-sama. Ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Uniknya kita harus berani makan ikan dan memasyarakatkan ikan, karena selain mencerdaskan, juga bisa memicu pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.
Adapun dalam mendorong penyerapan produk perikanan dalam program makan bergizi gratis, kata Budi, pihaknya akan mengkurasi para pelaku usaha agar setiap produk yang dihasilkan sudah memiliki standarisasi pengolahan pangan sesuai dengan yang sudah ditetapkan pemerintah. Seperti halnya sudah didaftarkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) ataupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Menurutnya, standarisasi produk olahan ikan berguna untuk memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi, dan memastikan agar produk-produk hasil olahan pelaku usaha ini dapat dikirimkan ke wilayah-wilayah yang lebih jauh guna menunjang proses makan bergizi gratis.
“Masyarakat yang di daerah pantai, dalam radius 5 kilometer itu kan ikan masih segar, masih bisa dimasak langsung. (Tetapi) ketika jaraknya mulai jauh dan membutuhkan transportasi, baik ikan segar atau olahan yang diolah jadi bakso ikan dan sebagainya, kita harus punya SNI, bahwa olahan tersebut minimal 30% mengandung ikan,” terang Budi.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan produk hasil perikanan juga bisa diolah melalui proses fortifikasi, di mana dalam proses ini dilakukan penambahan vitamin serta mineral tertentu ke dalam bahan pangan. Dengan begitu, protein ikan itu bisa didapat masyarakat tanpa harus memakan atau meminum produk hasil perikanan secara langsung.
“Jadi solusi penguatan asupan protein (dalam program makan bergizi gratis) itu (bisa dilakukan) dari berbagai macam cara, baik secara segar, olahan, maupun bahan-bahan yang terfortifikasi (protein ikan),” pungkasnya.
