Mahkamah Agung Brasil menyatakan X masih perlu membayar denda tambahan yang jumlahnya US$5 juta (Rp 75 miliar) sebelum diizinkan untuk melanjutkan layanannya di negara tersebut.
Awal pekan lalu, perusahaan AS milik Elon Musk itu memberi tahu pengadilan bahwa mereka telah mematuhi perintah untuk menghentikan penyebaran informasi yang salah dan meminta pengadilan untuk mencabut larangan beroperasi terhadap platform.
Namun Hakim Alexandre de Moraes menanggapi dengan putusan bahwa X dan perwakilan hukumnya di Brasil harus tetap setuju untuk membayar total US$ 3,4 juta dalam denda yang tertunda sebelumnya.
Dalam keputusannya, hakim mengatakan pengadilan dapat menggunakan sumber daya yang telah dibekukan dari akun X dan Starlink di Brasil. Tetapi untuk melakukannya, perusahaan satelit tersebut, yang juga dimiliki oleh Musk, harus membatalkan bandingnya yang tertunda terhadap pemblokiran dana.
Selain denda tersebut, hakim juga menuntut denda baru sebesar US$ 1,8 juta ketika X kembali tersedia bagi beberapa pengguna di Brasil, walaupun hanya dalam waktu yang singkat.
X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Menurut seseorang yang dekat dengan X, perusahaan kemungkinan akan membayar semua denda, tapi juga akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas tambahan denda US$ 1,8 jutayang dijatuhkan oleh pengadilan setelah pelarangan platform.
X telah ditangguhkan sejak akhir Agustus di Brasil, salah satu pasar terbesar dan paling menjadi incaran. Ini terjadi setelah hakim Moraes memutuskan bahwa platform tersebut gagal mematuhi perintah terkait pembatasan ujaran kebencian dan penunjukan perwakilan hukum dari negara itu.
Musk mengecam perintah penyensoran tersebut dan menyebut Moraes sebagai diktaktor. Namun ia mulai lunak dan membalikan posisinya minggu lalu.
Saat itu pengacara X mengatakan platform tersebut menghubungi perwakilan lokal dan akan mematuhi putusan pengadilan.
Dalam keputusan, Moraes mengatakan bahwa X telah membuktikan pihaknya kini telah memblokir akun seperti diperintahkan oleh pengadilan, dan juga menunjuk perwakilan hukum yang diperlukan di Brazil.