Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa program hilirisasi di sektor pertambangan akan tetap dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Bahlil beralasan, program hilirisasi telah menciptakan nilai tambah dan memberikan manfaat bagi penerimaan negara.
“Lanjutlah. Kan Pak Prabowo ngomongnya hilirisasi, hilirisasi begitu,” kata Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Semula, Bahlil menegaskan bahwa pihaknya bakal menggenjot program hilirisasi di sektor pertambangan, mulai dari hilirisasi bauksit, timah, tembaga dan lainnya.
Hal tersebut menyusul kesuksesan hilirisasi komoditas nikel yang terlebih dahulu mendongkrak perekonomian RI.
“Jadi, saya katakan bahwa hilirisasi ini kan sudah jalan. Nikel kan sudah bagus. Sekarang kita hilirisasi di komunitas lain. Di bauksit, di tembaga, di timah,” kata Bahlil.
Bahlil menilai hilirisasi industri nikel dan sumber daya alam lainnya merupakan kunci dalam upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai di atas 5%.
“Tetapi sekarang kita lagi penataan terhadap bahan-bahan baku kita. Agar bahan baku kita betul-betul diberikan kepada perusahaan yang bisa melakukan hilirisasi. Atau bekerja sama dengan industri-industri,” ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kerap memamerkan hasil dari ‘program kebanggaannya’ atau dalam hal ini adalah hilirisasi nikel. Tercatat, nilai ekspor dari hilirisasi tersebut mengalami kenaikan yang signifikan.
Berdasarkan data yang disebutkan Presiden Jokowi, nilai ekspor hilirisasi nikel RI melejit berkali-kali lipat, dari yang hanya Rp 33 triliun ketika hanya mengekspor bijih nikel, kini telah naik menjadi Rp 510 triliun.
“Seperti dikatakan Pak Menko Luhut Binsar Pandjaitan sekarang sudah US$ 34 billion nilai dari ekspor nikel kita, dari yang sebelumnya Rp 33 triliun melompat jadi kira-kira Rp 510 triliun,” ungkap Presiden Jokowi dalam peresmian pabrik bahan anoda baterai lithium milik PT Indonesia BTR New Energy Material, di Kendal, Jawa Timur, Rabu (7/7/2024).
Jokowi mengakui, bahwa kebijakannya mengembangkan hilirisasi dengan menyetop keran ekspor bijih nikel ke luar negeri mendapatkan pandangan pro dan kontra. Diantaranya gugatan dari Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
“Dan kita kalah. tapi saya sampaikan negara ini adalah negara yang berdaulat, kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikte oleh siapapun,” terang Jokowi.
Yang terpenting saat ini, kata Jokowi, Indonesia sudah memulai untuk mengembangkan industri sebagai ekosistem besar dari kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Sehingga, impian membuat ekosistem kendaraan listrik kuat dan terintegrasi yang satu per satu mulai terwujud.