Penjaga vila, Jongki Dien (56), yang sudah bekerja sekira empat tahun menjelaskan, Maria Veronica Nina selaku pemilik berkunjung untuk istirahat bersama keluarga.
“Di vila ini tidak ada istilah kegiatan keagamaan, apalagi dijadwal. Paling ada sewaktu-waktu ketika hari libur. Jadi tidak ada jadwal tetap, hanya ketika hari libur saja mereka datangnya dan acara arisan keluarga,” ujar Jongkie, Senin (30/6/2025).
Pada acara kegiatan kemarin, pihaknya sudah membuat laporan kepada Ketua RT dan pada setiap ada kegiatan. Dirinya memastikan sudah melapor terlebih dahulu dan ketua RT meminta untuk mendokumentasikan kegiatannya.
“Memang ada pada tanggal 26 Januari kemarin. Itu juga saya berkoordinasi dengan RT, sama tetangga sini, acaranya Bapak Bedi dan istrinya orang Manado. Ada kerukunan seperti peguyuban orang Manado. Mereka adakan arisan, akan tetapi tetap ada ibadahnya, biasakan habis tahun baru kayak silaturahmi,” papar Jongkie.
Ketika Mensos Puji Seskab Teddy: Mulai Karier dari Nol, Bisa Jadi Contoh
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melemparkan pujian terhadap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat melakukan dialog bersama orangtua calon siswa Sekolah Rakyat di Cipayung, Jakarta Timur hari ini.
Gus Ipul menyanjung Teddy yang juga berangkat dari nol di dalam proses karirnya. Ia pun mengajak seluruh orang tua untuk bisa mencontoh perjalanan Teddy.
“Pak Teddy ini masih muda, hebat, pinter dan juga bisa jadi contoh bagi adik-adik sekalian. Dulu bukan beliau enggak susah juga, bukan orang serba berada, jadi beliau dari nol juga. Contoh yang baik, buat kita tidak boleh putus asa, berjuang, siapa tahu nanti bisa seperti Pak Teddy,” kata Gus Ipul, Minggu (29/6/2025).
Ia menegaskan Sekolah Rakyat dibangun atas gagasan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan, hal itu bertujuan untuk membangun anak-anak Indonesia yang lebih sejahtera.
“Kita memiliki tujuan mulia untuk menciptakan dan membangun anak-anak Indonesia yang lebih sejahtera,” jelas dia.
Pantauan Okezone, sistem one way menuju Jakarta diberlakukan sekira pukul 12.44 WIB. Ditandai dengan iring-iringan kendaraan polisi dari Simpang Gadog menuju kawasan Puncak.
Sehingga, kendaraan dari arah Tol Jagorawi menuju Puncak sudah tidak bisa melintas. Begitu juga kendaraan dari jalur arteri juga tertahan sementara sampai sistem one way arah Jakarta berakhir.
Sebelumnya, polisi sempat memberlakukan sistem one way dari arah Jakarta menuju Puncak pada pukul 08.00 WIB. Sistem tersebut diberlakukan karena terdapat antrean kendaraan di Simpang Gadog.
Sementara itu, hingga pukul 08.00 WIB tercatat sekitar 13.000 kendaraan yang melintas di Jalur Puncak. Jumlah kendaraan tersebut terdiri dari kendaraan roda empat, roda dua, bus dan truk.
Sekitar 50 ribu jiwa yang tersebar di 33 desa pesisir di Kepulauan Mentawai, saat ini masih tinggal di zona rawan bencana gempa dan tsunami akibat potensi gempa megathrust di segmen Siberut.
Pemerintah daerah mengingatkan masyarakat, agar terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, mengingat potensi gempa besar dengan magnitudo hingga 8,9 bisa terjadi kapan saja.
“Megathrust ini bukan sesuatu yang kita tunggu, tapi kita berada dalam posisi berpotensi mengalami gempa besar. Karena itu, pemerintah daerah terus konsisten menyiapkan mitigasinya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kalaksa BPBD Mentawai, Lahmudin Siregar, usai kegiatan Promosi Mentawai sebagai Laboratorium PRB dan Adaptasi Perubahan Iklim yang Inklusif di Sumatera Barat di Kampus UNP, Kamis (26/6/2025).
Menurutnya, latihan kesiapsiagaan dan penyiapan jalur evakuasi terus dilakukan secara berkala dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha.
“Ini kerja bersama. Semua pihak harus bahu-membahu, karena kita tidak tahu kapan bencana itu terjadi. Tapi kalau pun terjadi, kita berharap risiko bisa ditekan sekecil mungkin agar masyarakat bisa selamat,” ujarnya.
Dari sisi logistik, Dinas Sosial telah menyiapkan lumbung-lumbung sosial di setiap kecamatan. Ketersediaan bahan pangan untuk masa tanggap darurat terus dimonitor bersama Kementerian Sosial dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
“Kita pastikan logistik siap, sehingga jika bencana terjadi, tidak ada kendala dalam suplai makanan kepada masyarakat,” jelas Lahmudin.
Hal itu sebagaimana Hasto sampaikan saat dirinya diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Awalnya, jaksa menanyakan bagaimana bisa seorang caleg bertemu dengan Sekjen partai. Sebab, Harun tidak memiliki jabatan di DPP PDIP.
“Nah, mengapa pada saat dia ingin mendaftar, dia langsung menemui sekjen? kalau menurut saya kan terlalu tinggi, kenapa bisa seorang kader biasa, ingin mendaftar caleg, itu menemui langsung sekjen?” tanya jaksa.
“Izin yang Mulia, pada saat itu dia menyampaikan ada yang dari pihak sekretariat yang mengantarkan Harun Masiku dan kemudian menunjukkan aspek historis, bagaimana dulu dia menjadi pengurus di Litbang, pada tahun 2.000. Kemudian yang bersangkutan ikut terlibat di dalam penyusunan AD/ART untuk kongres pertama,” jawab Hasto.
“Kemudian dia juga menyebut nama senior partai dari Sulawesi Selatan yang sangat dihormati di partai. Maka atas menyebut nama senior partai tersebut yang kemudian yang bersangkutan kami terima, karena kami sangat menghormati aspek-aspek historis terhadap mereka-mereka yang menjadi pejuang-pejuang partai pada masa yang sangat sulit. Jadi atas dasar dia mendapat nama dari senior partai, maka sekretariat itu kemudian mengantar kepada saya,” sambungnya.
Diketahui, Hasto Kristiyanto didakwa melakukan Perintangan penyidikan kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI yang menyeret buronan Harun Masiku.
Stafsus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan 3 kali mangkir dari panggilan penyidik Jampdisus Kejagung RI sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Kejagung berencana memanggil Jurist Tan lewat kedutaan.
“Saya harus cek dahulu ke penyidik, memang ada rencana memanggil yang bersangkutan melalui pihak kedutaan. Tapi apakah langkah ini dilakukan, kami pastikan dahulu,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar pada wartawan, Rabu (25/6/2025).
Berdasarkan informasi dari penyidik Jampidsus Kejagung RI, Jurist Tan berada di luar negeri, disebut-sebut tengah mengajar. Namun, dia belum menjelaskan lebih jauh tentang keberadaan pasti Jurist Tan.
Kami sedang kumpulkan informasi karena yang bersangkutan kan katanya masih mengajar. Cuman kami belum tahu ini posisinya di mana. Penyidik tentu terus mengumpulkan informasi dan melakukan monitoring terhadap pergerakannya,” tuturnya.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro menegaskan, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap upaya penyelamatan pendaki asal Brasil Juliana Marins, yang jatuh ke jurang di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Nanti kita akan update ya perkembangannya mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu,” kata Juri kepada wartawan di Kantor Kemensesneg, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Juri menjelaskan, kasus seperti Juliana bukan satu-satunya yang masuk perhatian Presiden Prabowo Subianto. Banyak permintaan bantuan lain yang juga ditindaklanjuti secara langsung oleh Tim Presiden.
“Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Gunung Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke Presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi,” ujar dia.
“Bahkan kemarin kami juga dari sini mengirim tim untuk membantu. Ada masyarakat yang minta perhatian Presiden melalui medsosnya, kita juga datang ini, ada anak yang memiliki kelainan, yang kesulitan untuk mendapatkan perawatan di dalam negeri, tapi Presiden sudah ngirim tim untuk membantu sebisanya masyarakat yang membutuhkan,” sambung dia.
Menurutnya, Prabowo juga tidak hanya fokus pada persoalan-persoalan besar di tingkat nasional, tetapi juga pada kasus-kasus individual yang masuk melalui berbagai jalur komunikasi, termasuk media sosial.
Walaupun prediksinya menakutkan, tidak ada dasar ilmiah dan para ahli serta pejabat mengajak untuk tetap tenang, siaga, dan menggunakan informasi resmi.
Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (23/6/2025), Okezone telah merangkum siapa Ryo Tatsuki, sebagai berikut.
Siapa Ryo Tatsuki?
Ryo Tatsuki adalah seorang manga artist dan self‑proclaimed clairvoyant dari Jepang. Debutnya lewat komik berjudul The Future I Saw (“私が見た未来”), pertama kali diterbitkan pada 1 Juli 1999.
Ia mulai mencatat mimpi-mimpinya sejak 1985, dan banyak diilustrasikan ke dalam bentuk manga, di antaranya prediksi kematian Freddie Mercury, gempa Kobe 1995, dan tsunami besar Jepang 2011.
Maret 2011: Cover manga-nya (“Great disaster, year 2011 month 3”) ternyata cocok dengan gempa serta tsunami Tōhoku 2011.
April 2020: Banyak yang melihat isyarat pandemi di ceritanya, sesuai timing pandemi COVID‑19.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendapat ratusan karangan bunga ucapan selamat ulang tahun ke-64 yang jatuh pada Sabtu 21 Juni 2025. Salah satunya dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu diungkapkan ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (22/6/2025).
“Total per hari ini ada sekitar 101 bunga maupun karangan bunga yang datang ke kediaman Pak Jokowi dalam rangka ucapan hari ulang tahun, dan kebetulan hari ini juga kita mendapatkan karangan bunga dari Presiden RI Bapak Prabowo Subianto,” kata Syarif.
Syarif mengungkapkan, Jokowi juga mendapatkan ucapan hari lahir dari sejumlah pejabat negara, baik dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Ada dari Pak Seskab ada juga, dari Pak Panglima TNI, dari Kapolri, dari Menko, Kepala Staf, Wamen juga ada. Ya alhamdulillah Pak Joko Widodo mendapatkan ucapan dari relawan juga ada,” ujarnya.
Hal itu dingkapkan dalam persiangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian materiil UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001, pada Rabu 18 Juni 2025. Agenda sidang yaitu mendengar keterangan DPR serta keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024.
Dilansir dari laman MK, siding tersebut mengujikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang pada pokoknya berisi ketentuan yang menjerat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara dan menguntungkan pihak tertentu.
Menurut Chandra, Pasal 2 ayat (1) berbunyi, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
Serta pada Pasal 3 UU Tipikor berbunyi, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Kedua pasal tersebut menimbulkan problematik.
Penjual Pecel Lele di Trotoar Merugikan Negara
Chandra menjelaskan, tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas atau bersifat ambigu maupun tidak boleh ditafsirkan secara analogi sehingga tidak melanggar asas lex certa maupun lex stricta. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka penjual pecel lele di trotoar juga dapat dikenakan sanksi tersebut.
Sebab menurutnya, penjual pecel lele di trotoar termasuk “setiap orang” yang melakukan perbuatan “melawan hukum” dengan berjualan di atas trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki, kemudian penjual pecel lele juga bisa dikatakan mencari keuntungan atau “memperkaya diri sendiri” dengan berjualan di trotoar yang membuat fasilitas publik milik negara itu rusak sehingga dapat dianggap pula “merugikan keuangan negara”.
“Maka penjual pecel lele adalah bisa dikategorikan, diklasifikasikan melakukan tindak pidana korupsi, ada perbuatan, memperkaya diri sendiri, ada melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara,” ujar Chandra di Ruang Sidang Pleno MK, seperti dikutip, Sabtu (21/6/2025).
