KINCIRHEMBUS

_{Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha}

 Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah melakukan upaya pemulangan terhadap puluhan WNI yang berada di Nepal. Upaya pemulangan dilakukan setelah Bandara Katmandu sudah bisa beroperasi.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, menjelaskan sebenarnya ada 134 WNI. Namun, 56 merupakan WNI yang menetap di Nepal, sehingga hanya 78 WNI yang dipulangkan—yaitu mereka yang tengah berwisata atau menghadiri konferensi.

“Total ada 134 WNI yang ada di Nepal. 56 tinggal menetap dan 78 WNI yang melakukan kunjungan singkat, baik untuk konferensi internasional maupun wisatawan,” ungkap Judha di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (13/9/2025).

Judha menjelaskan, hingga 13 September hari ini, ada 57 WNI yang sudah diterbangkan pulang dari Nepal. Proses pemulangan dilakukan bertahap sejak 11 September 2025.

“Pada 11 September ada 18 orang, 12 September ada 22, dan hari ini jam 13 waktu Katmandu dan malam akan ada 17 WNI pulang. Sehingga total ada 57 WNI yang dapat kita pulangkan per tanggal 13 hari ini, malam nanti,” ujar Judha.

_{Ilustrasi penjara}

Oknum prajurit TNI Kopda FH ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank BUMN, berinisial MIP. Peran Kopda FH pun mulai terkuak dalam perkara ini.

Hal ini disampaikan kuasa hukum Eras, Adrianus Agal. Eras merupakan salah satu tersangka yang juga terlibat dalam kasus tersebut.

Adrianus menjelaskan kliennya sudah lama mengenal Kopda FH. Pada 18 Agustus 2025, Kopda FH menghubungi Eras untuk mengajaknya “bekerja,” yakni menjemput paksa seseorang.

“F ini oknum aparat. Tanggal 18, F telepon Eras ajak ada kerjaan untuk jemput paksa orang,” tutur Adrianus.

Menurut Adrianus, kliennya saat itu tidak tahu siapa sosok yang menjadi target. Namun, Eras menerima ajakan tersebut karena Kopda FH menjamin bahwa target akan diantar kembali ke rumah.

_{Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo}

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan tunjangan hari raya (THR), pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) yang diduga berasal dari agen tenaga kerja asing (TKA).

Penyidikan dilakukan saat tim KPK memeriksa dua saksi yang merupakan PNS Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yakni Mustafa Kamal dan Eka Primasari, dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker. Keduanya pernah menjabat sebagai Subkoordinator di Direktorat PPTKA.

“Dalam pemeriksaan saksi hari ini, penyidik mendalami penerimaan uang tidak resmi dari para agen TKA, termasuk THR yang diduga diterima hampir seluruh pegawai Direktorat PPTKA setiap tahunnya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (11/9/2025).

Selain itu, penyidik juga menelisik pembelian aset oleh para tersangka yang diduga berasal dari uang tidak resmi tersebut.

“Tim penyidik mendalami pembelian-pembelian aset oleh tersangka, yang diduga berasal dari uang tidak resmi dari para agen TKA,” tambah Budi.

_{Banjir bandang yang terjadi di sebagian wilayah Bali}

Polda Bali memastikan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berhenti pada proses evakuasi korban, tetapi juga pemulihan kondisi masyarakat terdampak.

Polri bersama instansi terkait menyalurkan bantuan logistik, mendirikan posko darurat, serta menyiapkan progr

Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya menegaskan bahwa Polri akan terus mendampingi masyarakat hingga situasi benar-benar pulih.

“Kami tidak hanya hadir untuk mengevakuasi dan memberikan bantuan logistik, tetapi juga memastikan pemulihan mental warga. Trauma healing menjadi bagian penting agar masyarakat terdampak dapat kembali bangkit,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).

Trauma healing menjadi perhatian penting karena bencana alam tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak pada psikologis masyarakat.

Melalui tim psikolog kepolisian, Polri berupaya membantu para pengungsi mengatasi rasa takut, cemas, dan stres yang muncul akibat banjir dan longsor. Program ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan di lokasi pengungsian hingga kondisi masyarakat dinilai stabil.

Tidak hanya fokus pada penyelamatan fisik, Polri juga menaruh perhatian pada kondisi psikologis para korban.

_{Kuasa Hukum Keluarga Arya Daru Pangayunan, Marwan Iswandi}

Kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan (ADP), Marwan Iswandi mendatangi Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pada Selasa (9/9/2025). Kedatangannya untuk meminta bantuan Puspom mengusut ulang kasus kematian diplomat muda tersebut.

Setelah bertemu pejabat Puspom, ia tidak secara gamblang menyebut adanya prajurit yang terlibat dalam kasus kematian ADP. Dia menegaskan bahwa bukti baru dari rangkaian kematian ADP telah diserahkan ke Puspom TNI.

“Saya enggak mengatakan (ada keterlibatan oknum anggota TNI), kemungkinan semuanya ada, sudah kami sampaikan, sudah kami sampaikan semuanya. Kami juga sudah mengatakan kalau ini ada dugaan oknum, siapa tau tidak,” kata Marwan kepada wartawan di Puspom Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur.

_{Mensesneg Prasetyo Hadi}

Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Ada sejumlah nama beken seperti Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi), Budi Gunawan (Menkopolkam) yang ikut terdepak dari kursi menteri.

Ketiganya bukan orang baru. Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan yang begitu dipercaya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masih di era Jokowi, Budi Gunawan dulunya adalah Kepala BIN. Sedangkan Budi Arie adalah loyalis Jokowi yang pernah dipercaya menjadi Menkominfo (sekarang Komdigi).

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun membantah bahwa reshuffle kabinet kali ini merupakan upaya untuk “bersih-bersih” terhadap “orang-orang” Presiden ke-7 RI Jokowi.

“Enggak ada, enggak ada,” ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Senin 9/8/2025

Prasetyo menegaskan tidak ada representasi perorangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo. Menurutnya, mereka yang terpilih menjadi menteri adalah putra-putri terbaik bangsa.

“Enggak ada orang siapa-orang siapa, yang ada adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia,” kata dia.

_{Presiden Prabowo Subianto}

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan laporan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Pertemuan berlangsung di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/9) kemarin.

Mensos yang hadir bersama jajaran Kemensos dan Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menyampaikan laporan rinci tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk perkembangan dan tantangan yang dihadapi selama proses berjalan.

“Beliau (Presiden) tadi memberikan arahan-arahan penting agar ke depan perencanaannya lebih matang,” kata Mensos, Minggu (7/9/2025).

Gus Ipul menyebut bahwa Presiden Prabowo turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan tahun ini. Ia juga menegaskan komitmennya untuk meluncurkan program ini secara resmi setelah seluruh aspek teknis dan kelembagaan siap.

_{Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar}

 Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak umat untuk bersyukur atas keberadaan Indonesia yang diberkahi kedamaian, meski banyak negara mengalami ketidakstabilan. Ia berseru agar umat menjaga persatuan di tanah air.

“Kita masih dikaruniai negara yang lebih baik. Mari kita menciptakan suatu kedamaian di masyarakat kita,” ucap Nasaruddin dalam keterangannya dikutip, Sabtu (6/9/2025).

Indonesia, kata Nasaruddin, memiliki potensi besar untuk memimpin peradaban dunia Islam di masa depan. Ia menilai Indonesia sebagai negara non-Arab terbesar, memiliki kesempatan unik untuk memimpin peradaban Islam global, terutama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara lain.

“Kita sulit menemukan satu negara non-Arab sekarang ini untuk memimpin peradaban Islam masa depan. Di sana banyak sekali persoalan-persoalan eksternal dan internal. Tapi alhamdulillah Indonesia, kita dikaruniai negara yang sehebat ini. Mari kita jangan mengacak-acak negeri yang membanggakan kita semuanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nasaruddin menyinggung peran penting masjid. Menurutnya, masjid tidak hanya tempat untuk beribadah, tetapi juga untuk memberdayakan umat.

Ia mencontohkan Masjid Istiqlal misalnya, kini memiliki peran penting tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam memperkuat solidaritas sosial dan memberdayakan masyarakat sekitar.

“Masjid Istiqlal adalah rumah besar untuk kemanusiaan. Bukan hanya masyarakat memberdayakan masjid, tapi masjid yang juga harus memberdayakan masyarakat,” ungkapnya.

_{Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko}

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko buka suara terkait 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Ia menegaskan Polri terbuka untuk dikritik oleh siapa pun.

“Selanjutnya adalah terkait apa yang menjadi tuntutan. Dalam era demokrasi, tentu Bapak Kapolri selalu menegaskan, Polri diharapkan menjadi organisasi yang modern, dan salah satunya adalah ciri dari organisasi menuju modern adalah menerima kritikan. Polri tidak antikritik,” ujar Trunoyudo di Mabes TNI, Jakarta, Jumat (5/9/2025)

Ia kembali menegaskan Polri siap menerima kritik dari masyarakat sebagai wujud rasa kepemilikan bersama. Kritik dari masyarakat tentunya juga dibutuhkan Polri untuk melakukan evaluasi diri demi kebaikan ke depannya.

“Namun konteks untuk hal ini kami menyerahkan dalam tuntutan tersebut. Dan pada prinsipnya Kapolri juga menyampaikan tidak anti kritik. Itu yang bisa kami jawab terkait dengan evaluasi atau apa pun,” ujarnya.

_{Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra}

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, meminta Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dan tersangka dugaan penghasutan demo lainnya untuk menghadapi seluruh proses hukum yang tengah dijalani.

Menurut Yusril, mereka bisa mengajukan praperadilan jika memang penetapan tersangka oleh kepolisian dinilai keliru.

“Dilakukan perlawanan secara hukum yang gentleman. Kalau memang kita berani melakukan sesuatu, ketika kita menghadapi proses hukum, hadapi,” katanya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

Yusril menuturkan, dengan mekanisme tersebut maka proses pembuktian dapat dilakukan secara adil di hadapan pengadilan. “Bisa menggunakan advokat untuk menyanggah semua itu, mengatakan bahwa sebenarnya tidak cukup bukti, dan sebagainya. Bisa mengajukan praperadilan dan sebagainya,” ujar dia.

“Misalnya ada aspek yang diduga, misalnya penghasutan di dalamnya, itu kan penyidik berhak saja menyangka begitu. Tapi orang yang disangka berhak juga menyangkalnya. Ya, laksanakan secara fair dan adil,” sambungnya.

Sebagai informasi, Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan provokasi untuk tindakan perusakan saat adanya aksi demonstrasi.

Delpedro dijerat dengan Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (3) jo Pasal 28 Ayat (3) UU ITE, dan/atau Pasal 76H jo Pasal 15 jo Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2024.