KINCIRHEMBUS

^{_{Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan pernyataannya dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (7/3/2025).}}

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengusulkan kepada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tiga langkah kunci dalam merespons situasi di Palestina yang belum kunjung pulih dan justru terancam dengan potensi mandeknya gencatan senjata dengan Israel.

Dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) OKI di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (7/3), Menlu menegaskan tiga langkah tersebut, yang pertama adalah menjamin semua isi kesepakatan gencatan senjata tetap dipatuhi semua pihak.

“Tersedianya akses bantuan kemanusiaan adalah bagian penting dari kesepakatan gencatan senjata tahap pertama. Ini tidak boleh dijadikan posisi tawar dalam negosiasi untuk fase kedua,” kata Sugiono, menurut keterangan tertulis Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Keputusan Israel untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter serta hukum HAM internasional, kata dia.

Langkah kedua, ucap Menlu, adalah memastikan rencana pemulihan dan rekonstruksi Gaza ke depan (day-after plan) dilakukan benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat Palestina, termasuk dengan tidak merelokasi secara paksa warga Palestina dari Gaza dengan dalih apapun.

“Indonesia siap berkontribusi dalam upaya rekonstruksi Gaza melalui berkolaborasi erat dengan organisasi masyarakat,” kata Sugiono, sembari menyatakan dukungan terhadap Deklarasi Kairo soal pemulihan Gaza yang disepakati negara-negara Arab pada Selasa (4/3).

Sugiono menyatakan bahwa langkah ketiga adalah dengan memperkuat upaya mewujudkan solusi dua negara yang semakin mendapat dukungan dari komunitas internasional. Ia menyerukan supaya dorongan tersebut diperkuat di berbagai forum dunia, termasuk OKI, Liga Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, Menlu menyerukan supaya negara-negara OKI memperkuat solidaritas dalam mendukung Palestina dan berperan lebih memulihkan kapasitas badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, serta mendukung upaya dikeluarkannya fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap Israel yang masih berlangsung.

“Kita perlu terus mendesak DK PBB agar mereka mengemban tugasnya dan dapat menghasilkan resolusi untuk implementasi dan terwujudnya solusi dua negara,” ucap Menlu, menambahkan.

Menurut pernyataan Kemlu RI, konferensi tersebut menyepakati dua resolusi, yaitu Resolusi mengenai Situasi Palestina yang memuat dukungan bagi proses rekonstruksi Gaza, serta Resolusi mengenai pemulihan keanggotaan Suriah di OKI, yang sebelumnya dibekukan sejak 2012.

KTM-LB OKI tersebut dihadiri oleh 46 negara anggota OKI, di mana 27 di antaranya diwakili oleh menteri luar negeri seperti dari Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Maroko, dan Turki.

^{_{Bupati Aceh Barat Tarmizi didampingi Wakil Bupati Said Fadheil memberikan arahan kepada sejumlah pejabat saat meninjau bekas asrama Ipelmabar di Kampung Laksana, Kota Banda Aceh, terkait rencana pembangunan rumah singgah, Kamis (6/3/2025).}}

 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, menyiapkan perencanaan pembangunan rumah singgah permanen bagi masyarakat Aceh Barat, yang berlokasi di bekas Asrama Ipelmabar Aceh Barat Kampung Laksana, Kota Banda Aceh.

“Perencanaannya sedang disiapkan oleh Dinas PUPR Aceh Barat tahun ini, kita targetkan tahun 2026 nanti sudah dibangun,” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi kepada ANTARA di Banda Aceh, Jumat.

Menurutnya, pembangunan rumah singgah tersebut sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu asal Kabupaten Aceh Barat, yang akan berobat atau memeriksa kesehatan di Ibu Kota Provinsi Aceh, Banda Aceh.

Bangunan tersebut, kata dia, nantinya akan berkonstruksi dua lantai dengan ruang kamar akan dipisah lantainya, antara pasien laki-laki dan perempuan.

Selain disediakan secara gratis bagi masyarakat yang ingin menginap, pemerintah daerah juga akan menanggung semua makanan dan minuman bagi keluarga pasien atau pasien yang menginap.

Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan armada ambulans, termasuk menyediakan para mahasiswa kedokteran untuk membantu merawat pasien.

Tarmizi mengatakan pembangunan rumah singgah permanen tersebut, belajar dari pengalaman dan peristiwa yang disaksikannya saat menjabat Anggota DPR Aceh periode 2019-2024.

Kala itu, ia banyak menemukan warga Aceh Barat yang kelaparan dan tidak punya uang, saat mendampingi anggota keluarga yang dirujuk ke Kota Banda Aceh karena sakit parah, karena rata-rata masyarakat yang mendampingi pasien merupakan warga yang tidak mampu atau masyarakat miskin.

Selama menjadi wakil rakyat, ia kemudian menjadikan salah satu program kerja yaitu menyediakan rumah singgah bagi masyarakat Aceh Barat, yang ia sewa di Desa Ie Masen Kayee Adang, Kota Banda Aceh, selama lima tahun atau 2019-2024.

Di rumah singgah itu, ia juga menyediakan makanan, minuman dan kamar secara gratis bagi masyarakat tanpa dipungut biaya sedikitpun.

Oleh karena itu, dengan adanya pembangunan rumah singgah secara permanen, pemerintah daerah berharap dapat membantu setiap masyarakat Aceh Barat yang tidak memiliki uang ketika mendampingi anggota keluarga yang berobat ke Banda Aceh.

“Selama ini banyak warga Aceh Barat yang terpaksa tidur di pelataran rumah sakit karena tidak punya biaya menyewa hotel atau losmen. Dengan ada rumah singgah permanen ini, ke depan warga Aceh Barat tidak lagi perlu memikirkan biaya, karena biaya makan minum dan kamar sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah,” kata Tarmizi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Kurdi MT mengatakan pihaknya saat ini sedang menyiapkan perencanaan pembangunan rumah singgah sesuai perintah Bupati Aceh Barat Tarmizi.

“Sedang disiapkan oleh tim perencana, untuk tahun ini kita siapkan semua perencanaan termasuk estimasi biaya, insya Allah tahun depan mulai dibangun,” katanya.

^{_{Truk thermoking yang digunakan mengangkut hasil panen udang vaname di Shrimp Estate Desa Sei Raja Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah}}

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengoptimalkan berbagai potensi dalam memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dengan mengoptimalkan Shrimp Estate Berkah yakni pengembangan klaster tambak udang vaname di Desa Sei Raja Kabupaten Sukamara, Kalteng.

“Program Shrimp Estate di Sukamara terus dipacu mendukung salah satu misi prioritas pembangunan Kalimantan Tengah, yaitu meningkatkan perekonomian melalui optimalisasi PAD dan pemanfaatan sumber daya alam lokal,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalimantan Tengah (Kalteng) Darliansjah di Palangka Raya, Kamis.

Darliansjah menyampaikan, Gubernur Agustiar Sabran dalam visi misinya bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu program prioritas pemerintahannya di periode 2025- 2030.

Adapun Shrimp Estate Berkah merupakan program strategis yang terus berkembang serta berkelanjutan pada sektor kelautan dan perikanan di wilayah Kalimantan Tengah.

Dia menjabarkan, saat ini estimasi produksi panen udang vaname di Shrimp Estate adalah sebesar 335 ton atau senilai Rp27,2 triliun dengan rencana pasar lokal di Kalimantan menyasar Sampit, Pangkalan Bun, hingga Kota Pontianak.

Kemudian untuk pemasok besar yakni pada PT. BMS Serang dan PT. BMI Lamongan, sedangkan jumlah tenaga kerja lokal ada sebanyak 73 orang atau 87 persen, dan tenaga teknis dari luar Kalimantan sebanyak 11orang atau 13 persen.

Dijelaskannya, dalam hal ini, pelayanan di BLUD UPT PBAPL Kumai sebagai pengelola Shrimp Estate juga menyediakan penjualan es batu dengan kapasitas lima ton per minggu, maupun pengawasan laboratorium kualitas air (fisika, kimia dan biologi).

Selain itu juga melakukan pengecekan penyakit udang EHP/Eterocytozoon Hepatopanel (penyakit mikrosporodia udang), serta pelayanan bengkel, meliputi servis dinamo peralatan tambak dan servis kelistrikan tambak udang.

Darliansjah mengatakan, panen parsial pertama pada siklus kedua dilakukan di 12 petak klaster C sejumlah 4,2 ton dan selanjutnya pada 6 Februari 2025 dilakukan parsial 6 kolam klaster C, sejumlah 2,1 ton.

Dilanjutkan pada 12 Februari 2025 di 12 kolam klaster C sejumlah 4,8 ton, dan 20 Februari 2025 sebanyak 24 kolam di klaster C 18 kolam, serta D 6 kolam dengan hasil panen sebesar 9,9 ton.

^{_{Ilustrasi – Kendaraan melintas di jalan Tol Solo-Yogyakarta.}}

 Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan terdapat diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk memudahkan masyarakat pada mudik Lebaran tahun ini.

“Dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sudah berkoordinasi, untuk pengguna jalan darat ada diskon 20 persen untuk tarif tol di sejumlah atau di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia,” ujar AHY dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu.

Menurut dia, pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya perjalan darat para pemudik.

“Ini juga sebuah upaya untuk bisa mengurangi biaya perjalanan darat masyarakat kita,” katanya.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

Salah satunya adalah stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat untuk memudahkan mobilitas masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung kelancaran arus mudik dan memastikan kenyamanan masyarakat dalam beribadah puasa maupun merayakan hari raya.

Tarif tol di beberapa ruas jalan utama juga akan diturunkan saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, yang pada tahun ini jatuh berdekatan.

Presiden juga meminta Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri Pekerjaan Umum, serta seluruh menteri terkait untuk terus memantau dan memastikan kelancaran fasilitas transportasi serta pelayanan publik selama masa mudik.

^{_{Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (kiri) dalam pertemuan dengan Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin (3/3/2025).}}

 Pemerintah menjalankan strategi terpadu yang mencakup kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital dalam upaya untuk mengatasi perjudian via daring atau judi online.

“Judi online bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, kami memperkuat Desk Pemberantasan Judi Online dengan pendekatan berbasis teknologi serta kerja sama lintas sektor agar upaya ini berjalan lebih efektif,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta pada Selasa.

Meutya menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan penggunaan ruang digital dalam upaya memberantas praktik judi online.

Dalam pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Senin (3/3), ia menyampaikan strategi pemerintah untuk menanggulangi judi online.

Ia menjelaskan bahwa dalam Rapat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada November 2024 pemerintah menetapkan tujuh desk program prioritas Presiden Prabowo di bidang politik dan keamanan.

Kementerian Komunikasi dan Digital dalam hal ini bertanggung jawab menjalankan Desk Pemberantasan Judi Online serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi.

Wiranto mengatakan bahwa penanganan judi online harus dilakukan dengan strategi terpadu, yang meliputi penegakan hukum, pemblokiran akses, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

“Kita harus bertindak cepat dan tegas dengan regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang efektif untuk menutup celah peredaran judi online,” katanya.

Pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan juga membahas pentingnya peningkatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi.

Wiranto menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, serta masyarakat diperlukan untuk mewujudkan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya.

“Dengan adanya langkah konkret melalui Desk Pemberantasan Judi Online dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi, diharapkan keamanan digital Indonesia semakin kuat serta mampu menghadapi ancaman di dunia maya dengan lebih efektif,” katanya.

Pemerintah akan memperkuat regulasi serta menerapkan teknologi keamanan yang lebih canggih untuk mencegah kebocoran data dan mengatasi serangan siber terhadap institusi.

“Keamanan digital menjadi prioritas utama, terutama dalam melindungi data pribadi masyarakat dan infrastruktur penting nasional,” kata Meutya.

^{_{Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan stok dan harga ikan di pelabuhan perikanan stabil selama Ramadhan 2025.}}

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan stok produksi dan harga ikan di pelabuhan perikanan stabil dan tetap terkendali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan bahwa dalam memastikan harga dan stok ikan aman, pihaknya telah melakukan peninjauan, salah satunya di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Nizam Zachman Jakarta.

“Berdasarkan data pusat informasi pelabuhan perikanan, produksi perikanan di PPS Nizam Zachman Jakarta stok dan harga ikan tetap stabil yang didominasi ikan cakalang madidihang, tuna mata besar, cumi-cumi, layang dan tongkol,” kata Latif sebagaimana keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menyebutkan, harga acuan produksi ikan dominan per kilogram yang didaratkan di PPS Nizam Zachman Jakarta pada bulan Februari untuk ikan cakalang Rp18.000 per kg, ikan madidihang beku Rp22.000 per kg, tuna mata besar Rp22.000 per kg, cumi-cumi Rp80.000 per kg, layang Rp13.000 per kg, dan tongkol Rp16.000 per kg.

Latif mengungkapkan stok produksi dari bongkar ikan di PPS Nizam Zachman berjalan aman dan lancar. Transaksi jual beli masih terkendali serta berjalan dengan baik.

“Kami perkirakan untuk kebutuhan ikan selama bulan Ramadhan masih terkendali dan tercukupi dengan harga yang baik,” ujarnya.

Selain meninjau langsung aktivitas perikanan di PPS Nizam Zachman Jakarta, Latif juga mengaku telah mengunjungi Pasar Ikan Muara Angke yang didampingi Direktur Kapal dan Alat Penangkap Ikan Mochamad Idnillah dan Kepala Pelabuhan PPS Nizam Zachman Jakarta Asep Saepulloh.

Latif turut memastikan seluruh petugas di pelabuhan perikanan tetap memberikan pelayanan yang optimal saat bulan puasa. Dia juga mengimbau para pedagang ikan agar tetap menjaga mutu ikan dan kebersihan pasar.

Yatno, salah seorang penjual ikan di Pasar Muara Angke mengungkapkan rasa senang dan lega karena ketersediaan ikan cukup banyak dan tidak akan kekurangan.

Dia juga berharap adanya peningkatan penjualan selama bulan puasa dan Lebaran di tahun ini.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta seluruh jajarannya menjaga kualitas layanan selama Ramadhan.

Trenggono menegaskan bahwa produk perikanan menjadi bagian penting dalam sistem ketahanan pangan nasional.

^{_{Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan kepada awak media di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).}} 

Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan review total Pertamina pasca kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping dan PT Kilang Pertamina Internasional.

“Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depannya. Banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri BUMN, dan juga lain-lain ini yang kita konsolidasikan. Kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden RI selalu bilang antara menteri ini berkomunikasi,” ujar Erick di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu.

Menurut Erick, ia dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama-sama berencana untuk melakukan pemetaan dan mencari solusi terkait Pertamina.

“Insya Allah saya dan Pak Bahlil bisa kasih solusi ini. Dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ini ada holding, ada subholding seperti apa kita review, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan. Kita review, tidak apa-apa karena ini bagian dari improvisasi,” katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN akan selalu menghormati proses hukum dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi.

Hal ini disampaikan Erick sebagai respons atas kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping dan PT Kilang Pertamina Internasional.

Ia menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas kasus-kasus korupsi, baik di Kementerian BUMN ataupun perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya.

Menurut Erick, hal tersebut telah dilakukan sejak lama, contohnya pada kasus korupsi PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Sementara itu, terkait dengan pengganti Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Erick mengatakan belum dibicarakan lebih lanjut. Menurut dia, hal tersebut akan dikonsultasikan dahulu bersama Komisaris Utama.

^{_{Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, berbicara kepada wartawan di Jakarta, 27 Februari 2025.}}

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saat ini tengah menahan 14 warga negara Indonesia yang terkait dengan teroris asing (foreign terrorist fighters/FTF) yang dideportasi dari Turki tahun lalu.

Menurut Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, ke-14 WNI tersebut dipulangkan dari Turki pada akhir tahun 2024 setelah aparat Turki menemukan mereka di dekat perbatasan saat hendak berangkat ke Suriah.

“Ini merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Turki untuk memulangkan WNI yang hendak berangkat ke Suriah,” kata Hartono saat peluncuran buku di Jakarta, Kamis.

Sekembalinya dari Turki, para WNI tersebut ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus di Bogor, Jawa Barat, untuk menjalani berbagai asesmen, khususnya bagi perempuan dan anak, imbuhnya.

Asesmen tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, evaluasi pendidikan, dan pemeriksaan kesehatan mental, lanjutnya.

Setelah asesmen dan profiling selesai, mereka akan menjalani pembinaan dan rehabilitasi dengan melibatkan pemerintah daerah, kata Hartono.

“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing. Kalau mereka dari Jawa Tengah, saya minta Pemda Jawa Tengah melakukan pembinaan,” jelasnya.

Ia mengatakan pembinaan ini merupakan bagian dari proses deradikalisasi.

Meski deradikalisasi biasanya menyasar tersangka, terdakwa, narapidana, narapidana, mantan narapidana, atau individu dan kelompok yang terpapar ideologi radikal dan teroris, BNPT juga fokus pada warga negara Indonesia yang tergabung dalam FTF.

Selain itu, BNPT juga menyelenggarakan balai latihan kerja untuk membekali mantan narapidana teroris dengan keterampilan yang akan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat, diterima, dan mencari nafkah setelah bebas.

“Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya reintegrasi sosial yang kami berikan,” kata Hartono.

Sebagai bagian dari inisiatif deradikalisasi yang lebih luas, BNPT juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 untuk menutup sekitar 3.000 akun media sosial yang terkait dengan radikalisme.

Sebagian besar akun tersebut ditemukan di platform seperti Facebook, Telegram, dan lainnya.

_{^{Menteri Perdagangan Budi Santoso di kantor kementeriannya, Jakarta, Kamis (27 Februari 2025).}}

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan usulan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 menyoroti perubahan kebijakan impor terkait sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).

Ia menginformasikan pemerintah terus melakukan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait terkait kebijakan dan ketentuan impor.

“Secara bertahap. TPT akan kita selesaikan dulu,” katanya di kantor kementeriannya, Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan pembahasan terkait ketentuan impor harus melibatkan banyak pihak.

Lebih lanjut, revisi tersebut tidak bisa serta merta disahkan tanpa ada kesepakatan antar kementerian, lembaga, dan asosiasi terkait lainnya.

“Kami terus bahas dan mudah-mudahan segera selesai. Ada beberapa proses yang dilakukan antar kementerian/lembaga dan harus ada kesepakatan dan pembahasan antar kementerian/lembaga,” katanya.

Perubahan Permendag 8/2024 tersebut, jelasnya, bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Ia berharap revisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam negeri.

“Intinya, kita berupaya melindungi semua industri dalam negeri dengan berbagai cara, termasuk kebijakan impor, maupun dalam negeri,” imbuhnya.

Menurut Santoso, revisi terkait kebijakan dan regulasi impor itu diharapkan rampung pada Februari tahun ini.

“Seharusnya Februari rampung,” katanya di Jakarta, Rabu.

Ia menginformasikan, Kementerian Perindustrian telah melakukan pembahasan dengan kementerian/lembaga dan perwakilan dari industri hulu dan hilir serta konsumen untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.

Ia mengatakan, evaluasi difokuskan pada beberapa komoditas, seperti pakaian jadi dan yang terbaru, singkong.

Pemerintah saat ini tengah merumuskan regulasi yang tepat untuk impor beberapa komoditas yang dinilai merugikan pelaku usaha dalam negeri.

Ia menegaskan, waktu revisi tersebut juga dipengaruhi oleh proses harmonisasi di Kementerian Hukum

^{_{Direktur Keuangan Pertamina NRE Nelwin Aldriansyah (kedua kanan) dalam acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).}}

Pertamina New and Renewable Energy (NRE) menyatakan, pihaknya tengah mengkaji proyek baru dari pemerintah Kenya untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Longonot dan Suswa, Kenya.

Direktur Keuangan Pertamina NRE Nelwin Aldriansyah ditemui usai acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis, menyatakan, tawaran tersebut ditindaklanjuti melalui anak perusahaannya yakni Pertamina Geothermal Energy bekerja sama dengan perusahaan Electricity Generating Company PLC (KenGen) dan Geothermal Development Company (GDC).

“KenGen dan satu lagi itu GDC untuk membentuk perusahaan patungan mengembangkan energi geothermal di Kenya. Proyek baru,” katanya.

Dijelaskannya, Kenya sendiri merupakan negara yang sudah mengembangkan elektrifikasi dari energi panas bumi, serta saat ini negara di kawasan Afrika Timur tersebut sudah memiliki kapasitas terpasang sekitar 1.200 megawatt (MW).

“Tapi mereka ingin meningkatkan kapasitas di sana untuk area-area di setahu saya ada di Longonot, Suswa. Itu yang sedang kita kaji untuk bekerja sama dengan pemerintah Kenya,” katanya pula.

Adapun skema pembiayaan pengembangan PLTP tersebut menggunakan joint venture atau usaha patungan.

Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Yurizki Rio menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kenya terkait eksplorasi dan pengembangan, PGE ingin fokus pada kerja sama dengan Geothermal Development Company (GDC).

GDC merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kenya yang bergerak di bidang energi.

“Tadinya kan ada dua entitas di Kenya, yang satu itu swasta (Africa Geothermal International Limited/AGIL), satunya seperti BUMN-nya Kenya. Kami mau fokus oleh entitas yang memang seperti BUMN-nya Kenya,” ucap Yurizki.