Dalam kegiatan bersih-bersih pasar di Cimahi, Jawa Barat, Nurofiq menegaskan, sampah residu yang seharusnya diolah di TPA sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Untuk itu, upaya pengelolaan sampah daerah dinilai penting untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.
“Pasar diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 untuk menyelesaikan sampahnya, bukan menyerahkannya kepada wali kota atau bupati,” ujarnya.
Langkah ini perlu dilakukan karena berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024, sistem pembuangan sampah terbuka telah mengirim sekitar 3.083.633 ton sampah ke TPA.
Data yang sama juga menyebutkan, pasar menyumbang sekitar 13,38 persen dari total 29,3 juta ton sampah yang dihasilkan 278 kabupaten dan kota pada 2024.
Oleh karena itu, aksi bersih-bersih sampah yang dilakukan bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perdagangan ini digagas sebagai kolaborasi nyata untuk menekan produksi sampah nasional.
Dalam kesempatan itu, Mendag juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup di masing-masing daerah untuk terus memantau pelaksanaannya.
Khusus untuk Jawa Barat, ia menyebutkan bahwa TPA Sarimukti saat ini sudah kelebihan muatan dan tidak mampu lagi menampung sampah. Kementerian Lingkungan Hidup sendiri telah memberikan sanksi administratif terhadap praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka.
“Untuk mengatasi masalah sampah, Kementerian Lingkungan Hidup akan menggunakan seluruh kewenangan dan instrumen yang ada untuk menyelesaikannya secara serius, tentunya dengan menggandeng para pemangku kepentingan,”
“Pilihan tentu tergantung para kepala daerah dari PDIP tersebut. Namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya ikut,” kata Lili saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.
Ia pun mengutip kalimat bijak mantan Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy. Perkataan itu yakni “Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins” atau “Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai”.
“Seperti semboyan John F Kennedy, kesetiaan pada partai berhenti ketika kesetiaan pada negara dimulai,” ujarnya.
Di sisi lain, dia tak menutup kemungkinan bahwa surat instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024, tentu membuat kepala daerah dari PDIP menghadapi dilema.
Pasalnya, sebagai bagian unsur pemerintahan, presiden adalah pemimpin tertinggi.
Oleh karena itu, ketika ada arahan untuk mengikuti retret saat ini, maka sebagai kepala daerah yang merupakan unsur pemerintah harus mengikuti arahan tersebut meski memang tidak wajib.
“Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena,” ujarnya.
Menurutnya, apabila memaksakan diri untuk retret pasti dianggap tidak patuh dan bisa kena sanksi disiplin.
“Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut,” jelas Lili.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.
“Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).
Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.
Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.
Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.
Pada pertandingan tersebut kemenangan Indonesia atas Arab Saudi hadir berkat gol semata wayang Reva Octaviani, demikain catatan FIFA.
Kemenangan ini merupakan modal bagus bagi Timnas Putri Indonesia yang tengah mempersiapkan diri mengikuti Kejuaraan ASEAN Putri 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang.
Indonesia mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan memiliki peluang melalui tendangan Reva Octaviani yang masih dapat dihalau kiper Arab Saudi Mona Abdulrahman.
Skuad asuhan Satoru Mochizuki memiliki peluang untuk mencetak gol terlebih dahulu setelah Ajeng Sri Handayani dilanggar oleh Mona di kotak terlarang.
Reva yang maju sebagai algojo sukses melaksanakan tugasnya dengan baik setelah tendangannya tak dapat dijangkau oleh Mona sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit 31.
Arab Saudi sempat memiliki peluang emas lewat tendangan Albandari Mubarak yang telah melewati kiper Indonesia, namun beruntung bola dapat dihalau bek Vivi Oktavia Riski.
Memasuki babak kedua, Indonesia kembali memperagakan permainan menyerang dan beberapa kali sempat memberikan ancaman ke gawang Arab Saudi, akan tetapi masih belum membuahkan hasil.
Di sisi lain, Arab Saudi juga bukannya tanpa peluang dan sempat memberikan serangan balik ke lini pertahan Indonesia, namun belum bisa membobol gawang dari Laita Raoati Masykuroh.
Pada waktu pertandingan yang tersisa baik Indonesia dan Arab Saudi berupaya untuk mencetak gol, akan tetapi hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi tetap bertahan
Arsip foto – Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari (kanan) menyerahkan laporan hasil penghitungan terkait kerugian negara dalam kasus korupsi timah kepada Jampidsus Febrie Adriansyah (kiri) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/5/2024)
Pengangkatan itu menjadikan Agustina sebagai wakil kepala pertama dalam sejarah BPKP sejak lembaga ini didirikan pada 1983.
Agustina merupakan seorang profesional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
Ia menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D3) dan Diploma Empat (D4) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), masing-masing lulus pada 1992 dan 1998.
Usai menamatkan pendidikan D4, ia melanjutkan studi di Universitas Indonesia dan meraih gelar Magister Hukum pada 2014.
Selain pendidikan formal, Agustina juga memiliki berbagai sertifikasi profesional di bidang audit dan investigasi keuangan. Sejumlah sertifikasi yang ia miliki di antaranya Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Forensic Auditor (CFrA), Chartered Accountant (CA), Qualified Internal Auditor (QIA), serta memiliki sertifikasi sebagai Government Chief Audit Executive (CGCAE) dan Internal Audit Executive (CIAE).
Sebelum diangkat menjadi Wakil Kepala BPKP, Agustina telah menempuh karier pada instansi ini. Ia pernah menjabat sebagai Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.
Selama di BPKP, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah pada 2017 dan Direktur Investasi III pada 2019.
Lalu, ia menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi sejak 31 Januari 2020 hingga akhirnya dipercaya sebagai Wakil Kepala BPKP.
Pengangkatan Agustina menjadi Wakil Kepala BPKP berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 27 P Tahun 2025.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan di Istana Negara, Rabu (19/01).
Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian diikuti para tamu undangan yang hadir.
Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut para Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024-2029 serta para pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.
Pada pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat baru di Klaten, Jawa Tengah, Senin, Sri Mulyani meminta agar mutasi tersebut tidak dikaitkan dengan apa pun.
“Alhamdulillah, semua sah, kami tidak melanggar sedikit pun ketentuan. Atas nama Mendagri, sekjen, dan direktur. Namun, berkembang di luar aneh-aneh, sudah mau selesai kok masih pelantikan. Ya enggak apa-apa to, wong saya masih bupati. Wong Pak Mendagri mengizinkan,” katanya.
Menurut dia, hal tersebut harus dipahami bahwa dirinya masih menjabat sebagai bupati definitif sampai dengan 20 Februari 2025.
Selama dua periode menjabat sebagai Bupati Klaten, Sri Mulyani mengaku jarang melakukan pelantikan.
“Paling setahun sekali. Ini proses tahapan sudah kami laksanakan pada tahun 2024. Prosesnya sudah lama,” ujarnya.
Setelah tahapan demi tahapan selesai, pihaknya meminta Penjabat Gubernur Jawa Tengah, kemudian meminta izin kepada Mendagri. Namun, lanjut dia, ada kendala pada penetapan pasangan calon terpilih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024, yakni salah satu pasangan calon menggugat ke MK sehingga tahapan berhenti di Kemendagri.
Oleh karena itu, menurut dia, pelantikan dan pengambilan sumpah janji tersebut merupakan bagian dari tahapan sejak tahun lalu.
“Yang senang ya makasih bupati sudah kasih penghargaan. Yang enggak suka ‘wah wis arep rampung ndadak nggeser-nggeser‘ (sudah mau selesai malah melakukan mutasi). Itu adalah tahapan, itu adalah sesuatu yang biasa terjadi di mana pun birokrasi,” ucapnya.
Sri Mulyani melanjutkan, “Luar biasanya Klaten tinggal berapa hari lagi kok masih pelantikan. Akan tetapi, hari baiknya ini. Alhamdulillah, hari ini hawanya adem, yang awalnya panas karena pelantikan ini jadi adem. Semoga semua adem ayem.”
Kepada ASN yang memiliki jabatan baru, Bupati berpesan agar selalu amanah dalam menjalankan tugasnya.
“Jagalah jabatan, jangan dijadikan sebagai tujuan, tetapi sarana ibadah, menebar kebaikan, dan menjadi contoh keteladanan,” katanya.
Ia mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat baru tersebut juga menjadi momentum pengingat dan peneguh langkah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab nantinya.
“Luruskan niat bahwa tugas dan tanggung jawab adalah upaya menggapai rida dari Allah Swt. dan ibadah,” katanya.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan paparannya saat pembekalan kepala daerah terpilih di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.
“Benar, saudara HK dipanggil hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Pemeriksaan terhadap Hasto rencananya akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Sejauh ini belum ada keterangan dari KPK soal materi apa yang akan didalami pada pemeriksaan tersebut.
Untuk diketahui, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.
“Kemudian, menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas,” ujar Djuyamto.
Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.
HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.
“HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil Sumsel I,” ujar Setyo.
Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.
Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Presiden Ke-7 Joko Widodo saat perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025)
“Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029, saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus,” kata Prabowo dalam sambutannya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu.
Prabowo menegaskan bahwa keinginannya sejak kecil adalah melihat Indonesia menjadi negara yang hebat.
Prabowo menilai jika program pemerintahannya tidak berhasil dan mengecewakan rakyat, ia merasa malu untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada Pilpres tahun 2029.
“Saya, kalau mengecewakan ke rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil, saya hanya ingin melihat Indonesia hebat,” kata Prabowo.
Kepala Negara juga membantah bahwa dirinya dikendalikan oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan intervensi atau “cawe-cawe”, istilah yang sering disebut oleh Jokowi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Partai Gerindra memutuskan mendukung Ketua Umum sekaligus Presiden Prabowo Subianto untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada 2029.
Hal tersebut tertuang dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (13/2).
“Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Beliau menjawab, ‘Insya Allah,’ namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” kata Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di Hambalang.
Muzani mengatakan keputusan itu diambil oleh perwakilan seluruh pengurus DPP, DPD dan DPC Gerindra seluruh Indonesia yang hadir dalam KLB pada Kamis (13/2).
Hal tersebut disampaikan juru bicara keluarga almarhum, Jalaludin Alham di rumah duka di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.
“Mas Renville dipercaya keluarganya untuk memikul tanggung jawab besar setelah sang ayah meninggal dunia,” katanya.
Jalaludin juga mengungkapkan bahwa putra ketiga dari empat bersaudara ini memiliki kegemaran dalam dunia otomotif dan touring.
“Banyak koleksi motor dan mobilnya. Selain itu, almarhum juga dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap masyarakat kecil,” katanya.
Sebagai sosok yang dekat dengan Renville sejak kecil, Jalaludin mengaku sangat kehilangan.
“Saya yang mengajarkan almarhum mengaji, jadi saya sangat memahami karakternya. Kami semua sangat berduka atas kepergiannya,” tuturnya.
Jenazah Renville Antonio rencananya akan dimakamkan pada Jumat siang, setelah perjalanan dari lokasi kecelakaan menuju rumah duka.
Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Renville Antonio, meninggal dunia setelah kendaraan yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Jumat (14/2).
Renville Antonio dikenal sebagai politikus muda asal Surabaya yang memulai kariernya sebagai advokat sebelum bergabung dengan Partai Demokrat.
Ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur dan menunjukkan kiprah cemerlang di bawah kepemimpinan Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo.
Di bawah kepemimpinan Soekarwo sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Renville dipercaya sebagai sekretaris. Setelah Soekarwo lengser, ia kemudian menggantikan posisi tersebut sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur.
Di bawah kepemimpinan Renville, Partai Demokrat sukses mengantarkan kadernya, Emil Dardak, menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa.
Karir politik Renville semakin bersinar setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Pada masa kepemimpinan AHY, Renville dipercaya untuk menduduki posisi strategis sebagai Bendahara Umum DPP Partai Demokrat.
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025
Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, mengatakan, sikap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunyoto alias Deddy Corbuzier beberapa waktu sebelum dilantik menjadi staf khusus menteri pertahanan di media sosial, jadi bahan pertimbangan pimpinan Kementerian Pertahanan
“Ya, itu nanti akan dipertimbangkan oleh pimpinan,” kata Donny usai menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, ketika ditanya jurnalis mengenai video Deddy beberapa waktu lalu yang dinilai memarahi anak-anak penerima program Makan Bergizi Gratis.
Sementara itu, Wamenhan menjelaskan bahwa pertimbangan untuk mengangkat Deddy sebagai stafsus karena kompetensinya di bidang media.
“Kompetensinya Saudara Deddy Corbuzier di bidang media memang itu yang kami butuhkan ya sehingga kami mengangkat staf khusus sesuai dengan kompetensinya,” jelasnya.
Sebelumnya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengangkat lima orang stafsus, termasuk Deddy Corbuzier.
Arsip – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam kegiatan Pelantikan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Yogyakarta, Jumat (24/1/2025).
Sejumlah anggaran beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI berpotensi dikurangi menyusul adanya imbauan efisiensi anggaran pemerintah.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan sejumlah anggaran beasiswa yang dipangkas, di antaranya adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan.
“Beasiswa ada KIP kuliah, pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran (Kemenkeu) sebesar Rp1,31 triliun, (besarnya) 9 persen. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” kata Satryo.
Kemudian, pada program BPI dan Beasiswa Adik, Satryo menjelaskan efisiensi anggarannya sebesar 10 persen dari pagu awal sejumlah masing-masing Rp194 miliar dan Rp213 miliar.
Adapun pada Beasiswa KNB serta dosen dan tenaga kependidikan, lanjut dia, efisiensi anggarannya sebesar 25 persen dari pagu awal sejumlah masing-masing Rp85 miliar dan Rp236 miliar.
Komponen anggaran yang sama juga mencantumkan terkait gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan dosen non-PNS.
Untuk tunjangan dosen non-PNS, ungkap Satryo, terdapat efisiensi sebesar 25 persen dari total Rp2,7 triliun. Namun demikian, tidak terdapat pemangkasan dalam hal gaji dan tunjangan pegawai.
Terkait hal ini, Menteri Satryo mengatakan pihaknya mengupayakan agar efisiensi anggaran dalam bidang ini dinolkan, karena dinilai krusial.
“Kami usulkan ini tidak terkena efisiensi, maka kami usulkan kembali supaya tidak ada efisiensi, sehingga pemotongannya itu nol persen,” ujarnya.
Satryo juga mengingatkan kepada Komisi X DPR RI untuk memasukkan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN sebesar Rp2,5 triliun ke dalam rencana anggaran tambahan, sebab hal ini sudah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Keuangan.
“Sehingga untuk komponen ini, gaji, tunjangan, dan beasiswa, itu pagu yang kami usulkan yaitu pagu semula sebesar Rp31,645 triliun,” ucap Satryo.
Secara keseluruhan, Menteri Satryo mengungkapkan efisiensi anggaran Kemdiktisaintek yang diajukan oleh Kementerian Keuangan berjumlah Rp14,3 triliun.
Namun demikian, Kemdiktisaintek mengupayakan agar efisiensi anggaran hanya sebesar Rp6,78 triliun agar kegiatan di lingkup Kemdiktisaintek tetap berjalan lancar.
“Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 triliun tetapi menjadi hanya Rp6,78 triliun,” tutur Satryo Soemantri Brodjonegoro.
