KINCIRHEMBUS

_{^{Banteng Peduli Sampah}}

Provinsi Jakarta sebagai Kota Global masih dihadapkan dengan permasalahan serius persoalan sampah, rata-rata produksi harian sampah Jakarta sebesar 8 tibu ton, lalu data tahun 2024, menunjukan sampah tahunan Jakarta sebanyak 3,17 juta ton sampah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai Partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno berkomitmen untuk mengawal 11 Program Prioritas keduanya, salah satunya dengan mensukseskan Program Bank Sampah.

Fraksi PDIP pun melaksanakan kegiatan edukasi pengolahan dan pemilahan sampah bekerjasama dengan Bank Sampah Universitas Budi Luhur, dengan tema “Banteng Peduli Sampah” dan Sub Tema “Atasi Sampah Tanpa Nyampah”.

“Kegiatan ini adalah Aksi Nyata Fraksi PDI Perjuangan mendukung Pemberdayaan Lingkungan Hidup khususnya Sampah, yakni dengan memahami Pengolahan dan Pemilahan Sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil yakni dari rumah atau kantor, dalam hal ini kantor kami Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih,” Ungkap Yuke Yurike, Anggota Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta. 

Yuke Yurike juga menambahkan kegiatan itu sesuai perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Edukasi memilah dan dan mengolah sampah, secara bertahap bisa menjadi gerakan yang lebih masif, ke konstituen, dan menyebar luas ke seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Program ini melibatkan pegiat lingkungan sebagai mitra, yakni Bank Sampah Universitas Budi Luhur yang didirikan oleh Umi Tutik Asmawi, Bank Sampah ini juga dikenal karena konsistensi nya dalam Komitmen Pengolahan Sampah Mandiri di Lingkungan, telah diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup  atas konsistensinya dalam kegiatan sosialisasi dan inovasi pengelolaan sampah.
 

kas138

^_Kashmir 

Kenapa Kashmir menjadi rebutan tiga negara besar? Kashmir adalah sebuah wilayah di utara sub-benua India. Istilah Kashmir secara sejarah digambarkan sebagai sebuah lembah di selatan dari ujung paling barat barisan Himalaya. Secara politik, istilah tersebut mencakup wilayah yang lebih luas yang mencakup wilayah Jammu dan Kashmir dan Ladakh yang dikelola India, wilayah Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan yang dikelola Pakistan, dan wilayah Aksai Chin dan Jalur Trans-Karakoram yang dikelola Tiongkok.

Saat ini, India dan Pakistan saling serang. Teranyar, India meluncurkan serangan rudal ke sejumlah wilayah di Pakistan dan Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan, pada Rabu 7 Mei 2025. Adapun serangan dari militer India ini mengakibatkan sejumlah ledakan yang terdengar di berbagai daerah, seperti kota Bahawalpur, Muridke, Bagh, Muzaffarabad, dan Kotli di wilayah yang disengketakan.

Setidaknya dilaporkan 34 orang tewas dalam konflik India dan Pakistan ini. Islamabad mengatakan, 26 warga sipil Pakistan tewas, sementara ada 12 warga India yang tewas. 

Saling meluncurkan rudal India dan Pakistan bermula setelah terjadinya serangan di Lembah Baisaran, Pahalgam, Kashmir yang dikuasai oleh India pada 22 April 2025. 

Sekelompok pria bersenjata membunuh 26 orang, termasuk wisatawan dan satu penunggang kuda lokal. India pun menuding Pakistan mempersenjatai kelompok-kelompok itu. 

 kingslot

^{_{Mendagri Tito Karnavian}}

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan organisasi masa (Ormas) yang tidak berbadan hukum siap ditertibkan. Hal ini sejalan dengan telah dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Premanisme yang akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). 

“Nanti ada Satgas dari Polkam, ada Satgasnya. Nanti Kemendagri salah satu bagian dari Satgas itu,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Saat ditanya soal tugas utama Satgas Premanisme, Tito menjelaskan bahwa fokusnya adalah penegakan aturan terhadap ormas, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak.

Ya diantaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan kan ada yang badan hukum ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar,” katanya. 

Tito kemudian menjelaskan jika Ormas berbadan hukum namun ada pelanggaran maka penindakannya di Kementerian Hukum. “Kalau badan hukum yang terdaftar itu yang dilakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum. Itu adalah dari Kementerian Hukum. Karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum,” jelas Tito.

Tito kembali mengatakan jikalau ada ormas yang tidak berbadan hukum, tapi terdaftar di Kemendagri dan terbukti melakukan pelanggaran maka pihaknya lah yang memberikan sanksi. 

“Maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari kementerian dalam negeri. Kalau sanksinya pelanggar adalah pidana, otomatis adalah dari penegak hukum, kepolisian terutama,” paparnya.

Tito menjelaskan bahwa Satgas Premanisme lebih utamanya adalah bagaimana menegakan aturan-aturan yang sudah ada. 

“Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum, dari kementerian hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di kementerian dalam negeri, otomatis dari kementerian dalam negeri. Salah satunya sanksinya adalah membuat surat pernyataan, surat untuk melepaskan status keterdaftarannya,” tegas Tito.

Pada kesempatan itu, Tito pun menjelaskan resiko ormas-ormas yang dinyatakan tidak terdaftar. Diantaranya, tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah misalnya tidak mendapat dana hibah.

Sementara terkait masa kerja Satgas Premanisme, Tito menyebut hal tersebut akan ditentukan oleh Kemenkopolhukam. Namun, dia menegaskan kembali bahwa

“Nah itu nanti dari tanya Kementerian Polkam. Satgasnya dari Polkam,” pungkasnya.
 

kingslot

_{^{Driver ojol nekat gasak 2 motor untuk anak dan istri}}

Aksi nekat dilakukan driver ojek online (ojol) berinisial M (42) asal Jebres, Solo, Jawa Tengah. Demi mewujudkan keinginan istri dan anaknya, M nekat mencuri dua sepeda motor.

M mengaku, kendaraan hasil curian tersebut bukan untuk dijual. Namun, untuk diberikan kepada anak dan istrinya untuk kebutuhan sehari-hari.

“Sebetulnya nggak ada niat (maling) tapi namanya orang kan khilaf. Kadang juga saya bingung, kasihan anak dan istri. (Motornya) Dipakai anak saya, yang satu buat istri. Mau beli baru nggak bisa,” ungkap M saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Solo, Selasa (6/5/2025).

M diamankan setelah melakukan aksi pencurian sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor polisi AB 2457 RG milik NEP warga Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat 18 April 2025 lalu sekitar pukul 14.15 WIB. 

Niat mencuri muncul ketika dirinya mendapatkan pesanan di salah satu kedai kopi di kawasan Jebres. Pada saat itu, ia melihat motor korban di parkiran dengan kondisi kunci masih menempel.

Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo melalui Wakapolresta Solo AKBP Sigit, mengatakan, M diamankan pada Kamis 1 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 WIB di rumahnya di kawasan Petoran, Jebres, Solo. Dari hasil penyelidikan, ternyata aksi maling motor yang dilakukan M bukan yang pertama kali dilakukan.

“Setelah dilakukan penyelidikan ternyata ada barang bukti tiga kendaraan (di rumah pelaku), satu kendaraan Honda Scoopy, yang kedua Yamaha Mio (milik pelaku) yang ketiga Honda Beat (hasil curian) di warung makan Padang di depan kampus UNS,” katanya. 

Akibat kasus tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun kurungan. 

^{_{MK Putuskan 7 Gugatan Hasil PSU Pilkada 2024, 5 Ditolak dan 2 Lanjut Pemeriksaan}}

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan bahwa 7 gugatan atas hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui, 7 gugatan hasil PSU yang digelar pada 22 Maret dan 5 April 2025.

“Ada 7 perkara yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan rincian 5 perkara dinyatakan dismissal,” kata Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin dalam paparannya di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Adapun, lima daerah yang telah diputus MK dalam putusan Dismissal diantaranya Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Siak, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Banggai.

“Dengan demikian, kelima daerah tersebut sudah akan siap untuk menggelar penetapan pemenang atau calon terpilih,” ujarnya.

“Kemudian Barito Utara dan Talaud masuk di (sidang) pemeriksaan lanjutan yang akan dilaksanakan Kamis besok,” tuturnya melanjutkan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochamad Afifuddin mengungkapkan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di tujuh daerah kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dilayangkan usai PSU digelar pada 22 Maret dan 5 April 2025.

Menurut Afif, KPU telah melaksanakan PSU hasil putusan MK yang wajib digelar 30 dan 45 hari setelah putusan MK dibacakan.

“Setelah proses pelaksanaan atau tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret dan juga 5 April yang lalu, sebanyak tujuh daerah kembali melakukan atau mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi,” kata Afif dalam jumpa pers di Media center KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/4).

^{_{Direktur Organisasi FFI Iwan Jati mengatakan pihaknya tak akan berhenti berinovasi}}

 Direktur Organisasi Federasi Futsal Indonesia (FFI), Iwan Jati mengatakan, pihaknya terus berinovasi dalam upaya meningkatkan kualitas futsal Tanah Air. Jadi, mereka memberikan perhatian mendalam terhadap Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) untuk mendukung hal tersebut.

Perhatian itu dengan meningkatkan segi pengelolaan organisasi lewat kegiatan Member Development 2025. Kegiatan itu berlangsung di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

1. Sangat Penting

Iwan mengatakan sangat penting pengelolaan organisasi yang baik dalam sebuah federasi. Hal itu agar program dari pengurus pusat bisa terserap sampai dengan tingkatan terbawah.

“Jadi, kegiatan ini adalah program inovasi dari FFI yang mana di pengembangan dan pembinaan keanggotaan baik asosiasi pusat ataupun klub anggota,” kata Iwan di Jakarta, 

“Nah, di materi member development itu nanti ada terkait dengan keorganisasian, kelembagaan, dan legal,” imbuhnya.

“Kemudian nanti ada terkait dengan kompetisi, administrasi, sampai ke bagaimana kami menyiapkan timnas atau proses di dalam pembentukan prestasi yang baik untuk Timnas Indonesia,” papar Iwan.

kas138

^{_{Masyarakat Indonesia setuju Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia beda level}}

MASYARAKAT Indonesia setuju Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia beda level. Apalagi, keduanya kini tampil di ajang yang berbeda kasta.

Perdebatan antara penggemar sepakbola di kedua negara kembali memanas. Penyebabnya, ada wacana turnamen mini yang melibatkan Indonesia dan Malaysia pada September 2025.

1. Turnamen Mini

PSSI disebut akan mengundang Harimau Malaya dan Timnas Lebanon untuk tampil di turnamen mini menghadapi Timnas Indonesia. Ajang itu dihelat guna mengisi kekosongan jadwal pada FIFA Matchday.

Kalender AFC menetapkan September 2025 sebagai Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Bisa dibilang Timnas Indonesia akan punya jadwal kosong sehingga harus mencari lawan.

Munculnya nama Timnas Malaysia langsung memunculkan perdebatan. Sebab, kualitas tim berkostum kuning itu disebut-sebut sudah berbeda jauh dengan Timnas Indonesia.

2. Beda Level Timnas Indonesia dan Malaysia

Apalagi, akun X @OneFootballM sempat meremehkan rencana menggelar uji coba tersebut. Mereka menganggap turnamen mini tersebut bukanlah level Malaysia.

Terang saja, opini langsung dibalas tidak kalah pedas oleh warganet Indonesia. Mereka sepakat level kedua tim nasional tak bisa disamakan karena yang satu kini turun kasta.

Toto 4D

^_Ilustrasi

 Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Humkam Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap untuk membahasan RUU Perampasan Aset bersama DPR RI. RUU itu menjadi inisiatif DPR.

“Pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003 yang lalu,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

Pernyataan itu sekaligus menanggapi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan sikap mendukung RUU Perampasan Aset. Lebih jauh, Yusril juga mengungkap aturan untuk merampas aset diperlukan demi kepastian hukum.

“Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM,” jelasnya.

Yusril menjelaskan beleid yang mengatur agar koruptor dapat dicuri hartanya itu harus bertindak tegas namun tetap menghormati asas keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia. Aturan itu juga diyakininya bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan keekuasaan dan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

 “Penegakan hukum dalam perampasan aset ini harus dilakukan secara tegas, namun tetap menghormati asas keadilan, kepastian hukum, serta hak asasi manusia,” tegas Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU KUHAP yang diajukan DPR pada masa Presiden Joko Widodo. Saat itu, DPR melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama Pemerintah.

“Ada kemungkinan DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset yang telah diajukan di era Presiden Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto sekarang,” katanya.

Yusril juga menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sangat kuat. Hal itu tampak dalam berbagai pernyataan resmi, termasuk saat peringatan Hari Buruh.

Slot Dana

^_Demokrat

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta kader Partai Demokrat bisa semakin aktif mensosialisasikan program-program unggulan Presiden Prabowo. Beliau menegaskan, pentingnya komunikasi secara masif dan konsisten dalam memastikan masyarakat terhindar dari disinformasi mengenai apa yang sudah dilakukan Pemerintahan ini untuk Rakyat.

Demikian disampaikan Herzaky saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Daerah dan Bimbingan Teknis Anggota DPR se-Aceh yang bersama Wasekjen Partai Demokrat, Afriansyah Noor, yang juga Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

“Hari ini kita di pemerintahan, menjadi bagian penting dari Pemerintahan Prabowo, Ketum kita Mas AHY menduduki posisi strategis sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan banyak kader kita dipercaya Presiden Prabowo di kabinet. Di sebelah saya, ada salah satunya, Bang Afriansyah (=wakil kepala badan penyelenggara jaminan produk halal). Karena itu, sudah menjadi kewajiban kita, menjadi garda terdepan, dalam menjelaskan, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan, program-program unggulan Pemerintahan Prabowo. Banyak program baik, tapi bisa disalahartikan, kalau kita tidak tepat mengkomunikasikannya,” ujar Staf Khusus Menko Infra AHY ini.

Dalam sesi diskusi panel, Herzaky menekankan arah komunikasi Partai Demokrat lima tahun ke depan. Ia menyampaikan, tiga prinsip utama yang menjadi pedoman komunikasi partai berdasarkan arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pertama, Tuhan Maha Tahu, tapi rakyat harus diberi tahu. Kedua, kita tidak hanya ingin dikenal, tapi dikenal baik oleh publik. Ketiga, kita beritakan apa yang kita kerjakan, dan kita kerjakan apa yang kita beritakan.

“Prinsip dasar tersebut harus tetap kita pegang teguh tapi kita juga harus bisa tetap menyesuaikan diri terhadap perubahan landscape komunikasi hari ini,” katanya.

Ia menambahkan, strategi komunikasi harus adaptif terhadap perubahan lanskap media. Peran media sosial semakin dominan, dan Partai Demokrat harus mampu menjangkau masyarakat dengan gaya komunikasi yang relevan dan responsif. Herzaky juga menegaskan dukungan Demokrat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

kas138

^{_{Kadaker Bandara, Abdul Basir}}

 Sebanyak 17 kloter jamaah haji 2025 yang dijadwalkan akan tiba di Arab Saudi pada hari Jumat (2/5/2025) besok. Sejumlah persiapan penyambutan jamaah telah dilaksanakan oleh petugas haji.

“Berdasarkan data yang kami miliki, hari pertama nanti akan ada kedatangan sekitar 17 kloter,” kata Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara, Abdul Basir di Madinah, Kamis (1/5/2025).

Basir menyebutkan, dari 17 kloter yang akan tiba di Tanah Suci terdiri dari embarkasi Jakarta-Pondok Gede, yang akan tiba sekira pukul 06.15 waktu Arab Saudi. Kemudian, embarkasi Lombok pukul 07.20 waktu Arab Saudi, dan embarkasi Solo pada pukul 09.40 waktu Arab Saudi.

Dia memastikan, sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menyambut jamaah haji. Pihaknya, telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi yang ada di Madinah beberapa hari yang lalu.

Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan otoritas Bandara Madinah dan dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan beberapa syarikat yang ada di Bandara Madinah.

“Ada 8 syarikat di Madinah untuk persiapan pelayanan kedatangan Jemaah Haji kita. Layanan yang akan kami berikan kepada jamaah Haji, yang pertama nanti kami akan melayani kedatangan Jemaah,” ujarnya 

Jamaah nanti akan kami terima di empat titik di Bandara Madinah. Yang pertama ada layanan fast track, fast track ini khusus untuk Jemaah dari tiga embarkasi. Lalu berikutnya kami melakukan pelayanan kedatangan Jemaah di Terminal Internasional, lalu ada lagi di Terminal Haji, dan yang terakhir biasanya kami juga memberikan layanan di Zero,” tuturnya melanjutkan.

kas138