Satgas Premanisme Dibentuk, Mendagri: Ormas Tak Berbadan Hukum Ditertibkan

Satgas Premanisme Dibentuk, Mendagri: Ormas Tak Berbadan Hukum Ditertibkan

Mendagri Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan organisasi masa (Ormas) yang tidak berbadan hukum siap ditertibkan. Hal ini sejalan dengan telah dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Premanisme yang akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). 

“Nanti ada Satgas dari Polkam, ada Satgasnya. Nanti Kemendagri salah satu bagian dari Satgas itu,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Saat ditanya soal tugas utama Satgas Premanisme, Tito menjelaskan bahwa fokusnya adalah penegakan aturan terhadap ormas, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak.

Ya diantaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan kan ada yang badan hukum ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar,” katanya. 

Tito kemudian menjelaskan jika Ormas berbadan hukum namun ada pelanggaran maka penindakannya di Kementerian Hukum. “Kalau badan hukum yang terdaftar itu yang dilakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum. Itu adalah dari Kementerian Hukum. Karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum,” jelas Tito.

Tito kembali mengatakan jikalau ada ormas yang tidak berbadan hukum, tapi terdaftar di Kemendagri dan terbukti melakukan pelanggaran maka pihaknya lah yang memberikan sanksi. 

“Maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari kementerian dalam negeri. Kalau sanksinya pelanggar adalah pidana, otomatis adalah dari penegak hukum, kepolisian terutama,” paparnya.

Tito menjelaskan bahwa Satgas Premanisme lebih utamanya adalah bagaimana menegakan aturan-aturan yang sudah ada. 

“Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum, dari kementerian hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di kementerian dalam negeri, otomatis dari kementerian dalam negeri. Salah satunya sanksinya adalah membuat surat pernyataan, surat untuk melepaskan status keterdaftarannya,” tegas Tito.

Pada kesempatan itu, Tito pun menjelaskan resiko ormas-ormas yang dinyatakan tidak terdaftar. Diantaranya, tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah misalnya tidak mendapat dana hibah.

Sementara terkait masa kerja Satgas Premanisme, Tito menyebut hal tersebut akan ditentukan oleh Kemenkopolhukam. Namun, dia menegaskan kembali bahwa

“Nah itu nanti dari tanya Kementerian Polkam. Satgasnya dari Polkam,” pungkasnya.
 

kingslot

Driver Ojol Nekat Gasak 2 Motor untuk Anak dan Istri

Driver Ojol Nekat Gasak 2 Motor untuk Anak dan Istri

Driver ojol nekat gasak 2 motor untuk anak dan istri

Aksi nekat dilakukan driver ojek online (ojol) berinisial M (42) asal Jebres, Solo, Jawa Tengah. Demi mewujudkan keinginan istri dan anaknya, M nekat mencuri dua sepeda motor.

M mengaku, kendaraan hasil curian tersebut bukan untuk dijual. Namun, untuk diberikan kepada anak dan istrinya untuk kebutuhan sehari-hari.

“Sebetulnya nggak ada niat (maling) tapi namanya orang kan khilaf. Kadang juga saya bingung, kasihan anak dan istri. (Motornya) Dipakai anak saya, yang satu buat istri. Mau beli baru nggak bisa,” ungkap M saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Solo, Selasa (6/5/2025).

M diamankan setelah melakukan aksi pencurian sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor polisi AB 2457 RG milik NEP warga Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat 18 April 2025 lalu sekitar pukul 14.15 WIB. 

Niat mencuri muncul ketika dirinya mendapatkan pesanan di salah satu kedai kopi di kawasan Jebres. Pada saat itu, ia melihat motor korban di parkiran dengan kondisi kunci masih menempel.

Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo melalui Wakapolresta Solo AKBP Sigit, mengatakan, M diamankan pada Kamis 1 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 WIB di rumahnya di kawasan Petoran, Jebres, Solo. Dari hasil penyelidikan, ternyata aksi maling motor yang dilakukan M bukan yang pertama kali dilakukan.

“Setelah dilakukan penyelidikan ternyata ada barang bukti tiga kendaraan (di rumah pelaku), satu kendaraan Honda Scoopy, yang kedua Yamaha Mio (milik pelaku) yang ketiga Honda Beat (hasil curian) di warung makan Padang di depan kampus UNS,” katanya. 

Akibat kasus tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun kurungan. 

MK Putuskan 7 Gugatan Hasil PSU Pilkada 2024, 5 Ditolak dan 2 Lanjut Pemeriksaan

MK Putuskan 7 Gugatan Hasil PSU Pilkada 2024, 5 Ditolak dan 2 Lanjut Pemeriksaan

MK Putuskan 7 Gugatan Hasil PSU Pilkada 2024, 5 Ditolak dan 2 Lanjut Pemeriksaan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan bahwa 7 gugatan atas hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui, 7 gugatan hasil PSU yang digelar pada 22 Maret dan 5 April 2025.

“Ada 7 perkara yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan rincian 5 perkara dinyatakan dismissal,” kata Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin dalam paparannya di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Adapun, lima daerah yang telah diputus MK dalam putusan Dismissal diantaranya Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Siak, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Banggai.

“Dengan demikian, kelima daerah tersebut sudah akan siap untuk menggelar penetapan pemenang atau calon terpilih,” ujarnya.

“Kemudian Barito Utara dan Talaud masuk di (sidang) pemeriksaan lanjutan yang akan dilaksanakan Kamis besok,” tuturnya melanjutkan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochamad Afifuddin mengungkapkan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di tujuh daerah kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dilayangkan usai PSU digelar pada 22 Maret dan 5 April 2025.

Menurut Afif, KPU telah melaksanakan PSU hasil putusan MK yang wajib digelar 30 dan 45 hari setelah putusan MK dibacakan.

“Setelah proses pelaksanaan atau tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret dan juga 5 April yang lalu, sebanyak tujuh daerah kembali melakukan atau mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi,” kata Afif dalam jumpa pers di Media center KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/4).

FFI Takkan Berhenti Berinovasi demi Tingkatkan Kualitas Futsal Indonesia

FFI Takkan Berhenti Berinovasi demi Tingkatkan Kualitas Futsal Indonesia

Direktur Organisasi FFI Iwan Jati mengatakan pihaknya tak akan berhenti berinovasi

 Direktur Organisasi Federasi Futsal Indonesia (FFI), Iwan Jati mengatakan, pihaknya terus berinovasi dalam upaya meningkatkan kualitas futsal Tanah Air. Jadi, mereka memberikan perhatian mendalam terhadap Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) untuk mendukung hal tersebut.

Perhatian itu dengan meningkatkan segi pengelolaan organisasi lewat kegiatan Member Development 2025. Kegiatan itu berlangsung di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

1. Sangat Penting

Iwan mengatakan sangat penting pengelolaan organisasi yang baik dalam sebuah federasi. Hal itu agar program dari pengurus pusat bisa terserap sampai dengan tingkatan terbawah.

“Jadi, kegiatan ini adalah program inovasi dari FFI yang mana di pengembangan dan pembinaan keanggotaan baik asosiasi pusat ataupun klub anggota,” kata Iwan di Jakarta, 

“Nah, di materi member development itu nanti ada terkait dengan keorganisasian, kelembagaan, dan legal,” imbuhnya.

“Kemudian nanti ada terkait dengan kompetisi, administrasi, sampai ke bagaimana kami menyiapkan timnas atau proses di dalam pembentukan prestasi yang baik untuk Timnas Indonesia,” papar Iwan.

kas138

Masyarakat Indonesia Setuju Timnas Indonesia dan Malaysia Beda Level

Masyarakat Indonesia Setuju Timnas Indonesia dan Malaysia Beda Level

Masyarakat Indonesia setuju Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia beda level

MASYARAKAT Indonesia setuju Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia beda level. Apalagi, keduanya kini tampil di ajang yang berbeda kasta.

Perdebatan antara penggemar sepakbola di kedua negara kembali memanas. Penyebabnya, ada wacana turnamen mini yang melibatkan Indonesia dan Malaysia pada September 2025.

1. Turnamen Mini

PSSI disebut akan mengundang Harimau Malaya dan Timnas Lebanon untuk tampil di turnamen mini menghadapi Timnas Indonesia. Ajang itu dihelat guna mengisi kekosongan jadwal pada FIFA Matchday.

Kalender AFC menetapkan September 2025 sebagai Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Bisa dibilang Timnas Indonesia akan punya jadwal kosong sehingga harus mencari lawan.

Munculnya nama Timnas Malaysia langsung memunculkan perdebatan. Sebab, kualitas tim berkostum kuning itu disebut-sebut sudah berbeda jauh dengan Timnas Indonesia.

2. Beda Level Timnas Indonesia dan Malaysia

Apalagi, akun X @OneFootballM sempat meremehkan rencana menggelar uji coba tersebut. Mereka menganggap turnamen mini tersebut bukanlah level Malaysia.

Terang saja, opini langsung dibalas tidak kalah pedas oleh warganet Indonesia. Mereka sepakat level kedua tim nasional tak bisa disamakan karena yang satu kini turun kasta.

Toto 4D

Pemerintah Ngaku Siap Kapanpun Bahas RUU Perampasan Aset, Tinggal Tunggu Undangan DPR

Pemerintah <i>Ngaku</i> Siap Kapanpun Bahas RUU Perampasan Aset, Tinggal Tunggu Undangan DPR

Ilustrasi

 Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Humkam Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap untuk membahasan RUU Perampasan Aset bersama DPR RI. RUU itu menjadi inisiatif DPR.

“Pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003 yang lalu,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

Pernyataan itu sekaligus menanggapi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan sikap mendukung RUU Perampasan Aset. Lebih jauh, Yusril juga mengungkap aturan untuk merampas aset diperlukan demi kepastian hukum.

“Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM,” jelasnya.

Yusril menjelaskan beleid yang mengatur agar koruptor dapat dicuri hartanya itu harus bertindak tegas namun tetap menghormati asas keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia. Aturan itu juga diyakininya bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan keekuasaan dan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

 “Penegakan hukum dalam perampasan aset ini harus dilakukan secara tegas, namun tetap menghormati asas keadilan, kepastian hukum, serta hak asasi manusia,” tegas Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU KUHAP yang diajukan DPR pada masa Presiden Joko Widodo. Saat itu, DPR melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama Pemerintah.

“Ada kemungkinan DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset yang telah diajukan di era Presiden Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto sekarang,” katanya.

Yusril juga menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sangat kuat. Hal itu tampak dalam berbagai pernyataan resmi, termasuk saat peringatan Hari Buruh.

Slot Dana

Paparkan Arah Komunikasi Demokrat ke Depan, Herzaky Minta Kader Makin Aktif Sosialisasikan Program Presiden Prabowo

Paparkan Arah Komunikasi Demokrat ke Depan, Herzaky Minta Kader Makin Aktif Sosialisasikan Program Presiden Prabowo

Demokrat

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta kader Partai Demokrat bisa semakin aktif mensosialisasikan program-program unggulan Presiden Prabowo. Beliau menegaskan, pentingnya komunikasi secara masif dan konsisten dalam memastikan masyarakat terhindar dari disinformasi mengenai apa yang sudah dilakukan Pemerintahan ini untuk Rakyat.

Demikian disampaikan Herzaky saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Daerah dan Bimbingan Teknis Anggota DPR se-Aceh yang bersama Wasekjen Partai Demokrat, Afriansyah Noor, yang juga Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

“Hari ini kita di pemerintahan, menjadi bagian penting dari Pemerintahan Prabowo, Ketum kita Mas AHY menduduki posisi strategis sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan banyak kader kita dipercaya Presiden Prabowo di kabinet. Di sebelah saya, ada salah satunya, Bang Afriansyah (=wakil kepala badan penyelenggara jaminan produk halal). Karena itu, sudah menjadi kewajiban kita, menjadi garda terdepan, dalam menjelaskan, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan, program-program unggulan Pemerintahan Prabowo. Banyak program baik, tapi bisa disalahartikan, kalau kita tidak tepat mengkomunikasikannya,” ujar Staf Khusus Menko Infra AHY ini.

Dalam sesi diskusi panel, Herzaky menekankan arah komunikasi Partai Demokrat lima tahun ke depan. Ia menyampaikan, tiga prinsip utama yang menjadi pedoman komunikasi partai berdasarkan arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pertama, Tuhan Maha Tahu, tapi rakyat harus diberi tahu. Kedua, kita tidak hanya ingin dikenal, tapi dikenal baik oleh publik. Ketiga, kita beritakan apa yang kita kerjakan, dan kita kerjakan apa yang kita beritakan.

“Prinsip dasar tersebut harus tetap kita pegang teguh tapi kita juga harus bisa tetap menyesuaikan diri terhadap perubahan landscape komunikasi hari ini,” katanya.

Ia menambahkan, strategi komunikasi harus adaptif terhadap perubahan lanskap media. Peran media sosial semakin dominan, dan Partai Demokrat harus mampu menjangkau masyarakat dengan gaya komunikasi yang relevan dan responsif. Herzaky juga menegaskan dukungan Demokrat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

kas138

17 Kloter Jamaah Haji Bakal Tiba di Arab Saudi Jumat Besok

17 Kloter Jamaah Haji Bakal Tiba di Arab Saudi Jumat Besok

Kadaker Bandara, Abdul Basir

 Sebanyak 17 kloter jamaah haji 2025 yang dijadwalkan akan tiba di Arab Saudi pada hari Jumat (2/5/2025) besok. Sejumlah persiapan penyambutan jamaah telah dilaksanakan oleh petugas haji.

“Berdasarkan data yang kami miliki, hari pertama nanti akan ada kedatangan sekitar 17 kloter,” kata Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara, Abdul Basir di Madinah, Kamis (1/5/2025).

Basir menyebutkan, dari 17 kloter yang akan tiba di Tanah Suci terdiri dari embarkasi Jakarta-Pondok Gede, yang akan tiba sekira pukul 06.15 waktu Arab Saudi. Kemudian, embarkasi Lombok pukul 07.20 waktu Arab Saudi, dan embarkasi Solo pada pukul 09.40 waktu Arab Saudi.

Dia memastikan, sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menyambut jamaah haji. Pihaknya, telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi yang ada di Madinah beberapa hari yang lalu.

Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan otoritas Bandara Madinah dan dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan beberapa syarikat yang ada di Bandara Madinah.

“Ada 8 syarikat di Madinah untuk persiapan pelayanan kedatangan Jemaah Haji kita. Layanan yang akan kami berikan kepada jamaah Haji, yang pertama nanti kami akan melayani kedatangan Jemaah,” ujarnya 

Jamaah nanti akan kami terima di empat titik di Bandara Madinah. Yang pertama ada layanan fast track, fast track ini khusus untuk Jemaah dari tiga embarkasi. Lalu berikutnya kami melakukan pelayanan kedatangan Jemaah di Terminal Internasional, lalu ada lagi di Terminal Haji, dan yang terakhir biasanya kami juga memberikan layanan di Zero,” tuturnya melanjutkan.

kas138

Lepas Kloter Pertama ke Bandara Soetta, Menag: Pelaksanaan Haji Sudah Siap

Lepas Kloter Pertama ke Bandara Soetta, Menag: Pelaksanaan Haji Sudah Siap

Menag Nasaruddin Umar

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji kloter pertama DKI Jakarta dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur ke Bandar Udara Soekarno-Hatta, Kamis (1/5/2025) malam.

Sedianya ada lebih dari 7.000 jemaah yang akan bertolak ke Tanah Suci pada gelombang perdana, Jumat (2/5/2025). Mereka akan terbang secara bertahap kebtanah suci mulai Jumat (2/5/2025) dini hari.

“Jadi sekian kali penerbangan dan untuk Jakarta ya penerbangan yang pertama ini insya Allah tengah malam nanti akan berangkat. Kita tadi sudah berikan semacam pelepasan singkat formal ya,” tutur Nasaruddin saat jumpa pers di Asrama Haji Pondok Gede.

Nasaruddin mengatakan, dirinya telah memeriksa kesiapan pelaksanaan haji di Tanah Suci. Dari hasil pemeriksaan terakhir, ia berkata, persiapan haji sudah siap, terkhusus di Madinah.

“Saya tadi subuh baru tiba dari Madinah ya, mengecek seluruh persiapan-persiapan haji di Madinah, karena mereka ini kan nanti akan langsung ke Madinah,” ujar Nasaruddin.

“Kita sudah siap disitu, petugas-petugas yang berfungsi sebagai tim advance dan pendaping yang berjumlah 350 orang itu sudah berada di pos tempatnya masing-masing, sudah siap untuk menjemput seluruh jemaah haji kloter pertama ini karena mereka langsung ke Madinah,” pungkas Nasaruddin.

Sekedar informasi, sebanyak 7.514 jemaah akan mulai berangkat ke Arab Saudi pada Jumat (2/5/2025) dini hari. Para jemaah itu, terdiri dari 19 kloter di Indonesia.

Dirjen PHU Kemenag RI, Hilman Latief menyampaikan, sudah ada kloter jemaah haji yang telah siap bertolak ke Tanah Suci. Jumlah itu terdiri dari 9 embarkasih di tanah air.

“Sesuai rencana, perjalanan haji Hari ini ada 18 kompok terbang dari 9 embarkasih yang mulai masuk ke asrama,” tutur Hilman saat jumpa pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (1/5/2025).

kas138

Peringatan Hari Buruh, Korlantas Ungkap Sejumlah Titik Potensi Kepadatan Massa

Peringatan Hari Buruh, Korlantas Ungkap Sejumlah Titik Potensi Kepadatan Massa

Ilustrasi

 Setiap 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh. Pada tanggal tersebut, digunakan kawan-kawan buruh untuk menyuarakan aspirasi mereka dengan turun ke jalan. 

Sejalan dengan itu, Korlantas Polri mengimbau pengguna kendaraan bermotor untuk menghindari sejumlah titik yang berpotensi terjadi kepadatan massa saat peringatan Hari Buruh yang akan jatuh pada Kamis besok. 

“Hindari area dengan potensi kepadatan massa berikut ini untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama,” tulis akun instagram resmi Korlantas Polri yang dilihat pada Rabu (30/4/2025). 

Berikut sejumlah titik potensi kepadatan massa:

-Monas 

-Sudirman 

-Thamrin 

-Tomang 

-Harmoni

-Rawamangun

-Senen

-Tugu Tani 

-DPR RI

-Bundaran HI 

-Patung Kuda

-Kedubes AS 

-Sapta Pesona

Diberitakan sebelumnya, Sebanyak sekitar 150 ribu buruh dari berbagai Serikat Pekerja/ Serikat Buruh diperkirakan akan hadir dalam peringatan Hari Buruh/ May Day, yang akan diselenggarakan di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis 1 Mei 2025 mendatang.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh Jumhur Hidayat menyampaikan, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan hadir dan memberikan sambutan dalam kesempatan itu.

“Ini peristiwa bersejarah setelah 60 tahun lalu, Presiden RI Bung Karno hadir dalam acara Hari Buruh,” kata Jumhur kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Menurut Jumhur, kaum buruh menyambut gembira rencana hadirnya Presiden Prabowo Subianto pada Peringatan Hari Buruh atau May Day itu. Sehingga 150 ribuan buruh dari Jakarta, Banten, dan Jabar akan memenuhi lapangan Monas, 1 Mei nanti.

Peserta dari Jabar dan Banten akan menggunakan sekitar 3.000 bus untuk hadir ke Monas, sementara yang dari Jakarta khususnya Jakarta Utara dan Jakarta Timur banyak yang akan melakukan konvoi motor.

Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan sambutan pada pukul 10.00 WIB hingga 11.00 WIB.

“Ini adalah momen sejarah bagi gerakan buruh Indonesia, yang memberikan jalan terang bagi kesejahteraah buruh dan kebangkitan industri di tanah air,” bebernya.