“Kalau kita bicara pulau sampah, jangan membayangkan pulau tersebut dibangun dari tumpukan sampah ataupun digunakan sebagai TPA di Bantargebang, itu tidak,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu.
Asep mengatakan ide ini datang dari Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menambah ruang pengolahan sampah dengan luas sekitar 200 hingga 300 hektare (ha).
Dikatakannya bahwa wilayah di Jakarta terbilang sempit dan sulit untuk mendapatkan lokasi sehingga perlu luasan yang cukup besar untuk dibangun tempat pembuangan sampah.
“Baik limbah cair dan padat pembuangan sampah nantinya kita akan coba tempatnya di satu tempat untuk dikelola,” ujarnya.
Hal ini juga sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengamanatkan penambahan ruang wilayah untuk pengolahan sampah.
Hingga kini, rencana itu masih dalam tahapan penyusunan kajian dan diharapkan mendapat dukungan dari masyarakat demi pembangunan aspek lingkungan.
“Kami berharap di 2027 itu bisa mulai pembangunan ruang wilayah yang memang kami khususkan untuk pembangunan karena fasilitas pengolahan sampah dan limbah,” ujarnya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan usulan pembangunan pulau baru untuk lokasi pengolahan sampah bagi wilayah aglomerasi DKJ untuk 100 tahun ke depan.
Mengingat Jakarta yang sudah tidak ada lagi lahan untuk dijadikan lokasi pembuangan sampah dalam 10 tahun ke depan.
Menurut Heru, masyarakat Jakarta dan sekitarnya tidak mungkin seterusnya mengandalkan pembuangan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Di Bursa Efek Indonesia (BEI), ada 11 saham emiten RS yang tercatat dan sahamnya diperdagangkan untuk publik. Sehingga Anda tidak hanya bisa berobat di sana, tapi juga bisa memegang sahamnya.
Di balik emiten-emiten pengelola tersebut, di antaranya ada sejumlah konglomerat RI. Lantas siapa saja penguasa emiten RS di Indonesia?
1. Dato’ Sri Tahir
Pria kelahiran Surabaya pada 26 Maret 1952 ini merupakan pemilik Grup Mayapada, yang bergerak di berbagai bidang mulai dari perbankan hingga kesehatan, yakni Rumah Sakit Mayapada atau Mayapada Hospital. Ia merupakan pemegang saham pengendali dari PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) yang merupakan pengelola dari Mayapada Hospital.
Mayapada Hospital merupakan salah satu rumah sakit swasta terbaik yang didirikan oleh Healthcare Group pada 1 Juni 2008 setelah mengakuisisi Honoris Hospital di kawasan hunian eksklusif Modern Land Tangerang. Sebagai bentuk komitmen untuk menyediakan pelayanan kesehatan berstandar internasional, Mayapada Hospital bekerja sama dengan National Health Care Group Singapore.
Tahir saat ini tercatat sebagai orang terkaya no. 14 di Indonesia menurut catatan Forbes per Juli 2024
2. Martua Sitorus
Anak konglomerat Martua Sitorus, Jacqueline Sitorus merupakan pemegang saham pengendali dari PT Murni Sadar Tbk (MTMH). Emiten tersebut merupakan pengelola Murni Sadar Hospitals yang memiliki total 6 rumah sakit yang merupakan 5 rumah sakit Murni Teguh dan 1 rumah sakit ibu anak Rosiva dengan total kapasitas 858 tempat tidur.
Martua sendiri merupakan taipan yang kaya raya dari bisnis perkebunan kelapa sawit, yang sudah memperluas gurita bisnisnya ke berbagai sektor, termasuk rumah sakit.
3. Keluarga Boenjamin Setiawan
Konglomerat Indonesia terkaya yang memiliki jaringan bisnis rumah sakit di Indonesia adalah mendiang Boenjamin Setiawan yang lahir pada 23 September 1933 di Tegal, Jawa Tengah dan wafat 4 April 2023. Dia merupakan pendiri Rumah Sakit Mitra Keluarga, yang pertama kali berdiri pada 1989.
Pria yang akrab disapa Dr Boen ini juga mengendalikan PT Mitra Keluarga Tbk. (MIKA) yang mengoperasikan sebanyak 25 rumah sakit. Selain itu, pria yang memiliki gelar doktor di bidang farmakologi ini juga pendiri perusahaan farmasi PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) pada 1966 bersama lima saudaranya.
4. Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Konglomerat Eddy Kusnadi Sariaatmadja merupakan pemilik dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) yang mengendalikan pengelola RS Omni, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME).Pengelola RS Omni itu memiliki 8 rumah sakit dengan kapasitas 1.454 tempat tidur, di mana 6 merupakan rumah sakit EMC dan 2 merupakan rumah sakit GRHA.
5. Mochtar Riady
Mertua dari Dato Sri Tahir ini juga memiliki bisnis rumah sakit. Mochtar Riady adalah pendiri Grup Lippo, dengan sejumlah perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, termasuk kesehatan.
Mochtar berbisnis rumah sakit melalui bendera Siloam Group, yang telah menjadi perusahaan terbuka PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) Pada awal mendirikan RS, dia bekerja sama dengan Gleneagles, yang merupakan perusahaan jaringan rumah sakit di Singapura, dengan membangun RS Gleneagles.
Namun setelah Gleneagles tak lagi melanjutkan kerja sama, Mochtar tetap melanjutkan bisnis rumah sakit dengan mengubah nama menjadi RS Siloam. Sampai saat ini Rumah Sakit Siloam terus berkembang dan tersebar di wilayah Indonesia.
6. Keluarga The Ning King
Hungkang Sutedja, anak dari taipan The Ning King, merupakan pemilik manfaat dari perseroan (ultimate beneficial owner) PT Kedoya Adyaraya Tbk. (RSGK). Emiten itu memiliki total 2 rumah sakit yakni GRHA Kedoya dan GRHA MM2100.
RSGK adalah bagian dari grup SAME.
The Ning King sendiri merupakan taipan Indonesia yang punya banyak perusahaan yang berkutat di sektor tekstil, industri baja, properti, pertambangan, energi, dan pertanian di bawah bendera Agro Manunggal. Namanya pernah masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2017 versi Forbes dengan kekayaan bersih US$ 450 juta atau setara Rp 6,5 triliun.
Ia juga telah meninjau langsung uji coba makan bergizi gratis di SD Negeri 2 dan 3 Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), yang seporsi makan menurutnya seharga Rp 14.900.
“Untuk menu hari ini cost-nya itu Rp 14.900. Ada nasi, ayam, sayur, buah-buahan,” kata Gibran kepada wartawan di lokasi, Selasa (23/7/2024) lalu, dikutip dari detiknews, Sabtu (27/7/2024).
Ini sekaligus menampik bahwa anggaran makan bergizi gratis dipotong menjadi Rp 7.500. Menurut putera Presiden Joko Widodo itu, tidak boleh pelit untuk anak-anak.
“Jadi untuk anak-anak kita, untuk para generasi penerus, kita tidak boleh pelit. Jadi hari ini Rp 14.900,” ujar Gibran.
Ia menyampaikan uji coba makan bergizi gratis akan dilakukan hingga Oktober nanti. Dalam prosesnya, Gibran mengatakan akan menerima setiap masukan terkait dengan uji coba program yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto itu.
“Nanti akan kita uji coba terus sampai bulan Oktober. Jadi nanti menunya tiap hari berbeda. Nanti kita pingin mendapatkan masukan dari anak-anak, orang tua, guru-guru, komite, siapa pun, ahli gizi juga, silakan,” imbuhnya.
Adapun Gibran membagikan makanan bergizi gratis di dua SD. Setiap anak mendapatkan makanan bergizi gratis dan memakannya bersama-sama di sekolah.
Buka peluang gandeng pihak swasta
Program makan siang bergizi yang dicanangkan Prabowo-Gibran masih terus menuai kontroversi, terutama karena anggaran jumbo yang dibutuhkan, yakni Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menjawab kritik tersebut, Gibran menyebut ada peluang menggandeng perusahaan swasta lewat skema corporate social responsibility (CSR) untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Perusahaan swasta, kata dia, bisa menyalurkan CSR tersebut dalam bentuk menu tambahan atau susu tambahan.
“Bisa sekali, entah itu menyumbangkan menu tambahan, susu tambahan, silakan kami terbuka. Senang ada swasta yang berpartisipasi,” katanya saat ditemui di Solo, Jumat (26/7/2024).